Dony Oskaria Minta KPK Bantu Danantara Pelototi Proyek Hilirisasi

Jakarta – Langkah strategis diambil oleh jajaran petinggi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam upaya membentengi proyek-proyek strategis nasional dari praktik korupsi. Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management, Dony Oskaria, secara resmi menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalin kolaborasi pengawasan. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pertemuan penting tersebut berlangsung di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (29/6/2026).

Kedatangan Dony Oskaria ke markas lembaga antirasuah itu bukan tanpa agenda krusial. Ia secara spesifik meminta agar KPK turut serta membantu Danantara dalam memantau dan mengawal pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang tengah dan akan dijalankan. Langkah preventif ini ditempuh guna memastikan tata kelola investasi raksasa yang dikelola Danantara berjalan transparan, akuntabel, dan steril dari kebocoran anggaran maupun penyimpangan yang merugikan negara.

Sinergi Demi Tata Kelola Bersih

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung intensif itu, Dony menekankan urgensi pendampingan dari KPK. Ia menegaskan bahwa besarnya nilai investasi dan kompleksitas proyek hilirisasi membuat sistem pengawasan berlapis menjadi kebutuhan mutlak. "Kami tidak ingin proyek-proyek strategis ini justru menjadi bancakan atau lahan basah bagi oknum-oknum tertentu. Untuk itu, kami datang ke KPK bukan karena ada masalah, tetapi sebagai langkah antisipasi dini agar tidak terjadi korupsi," ujar Dony Oskaria dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Permintaan pendampingan ini dinilai sebagai terobosan baru dalam pola hubungan antara lembaga pengelola investasi negara dan aparat penegak hukum. Selama ini, supervisi KPK biasanya baru dilakukan ketika ada indikasi pelanggaran. Namun, Danantara justru membuka pintu selebar-lebarnya sejak tahap perencanaan, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara real-time dan paralel dengan proses bisnis yang berjalan. Hilirisasi sendiri menjadi salah satu fokus utama karena menyangkut industrialisasi sumber daya alam dari hulu ke hilir, yang seringkali rawan terhadap praktik markup anggaran dan suap perizinan.

Sumber media kami di lingkungan KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif dari jajaran Danantara tersebut. Pimpinan KPK melihat permohonan ini sebagai sinyal positif bahwa kesadaran membangun sistem integritas di tubuh BUMN dan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia mulai terbangun secara fundamental, tidak hanya bersifat formalitas di atas kertas. Ke depan, KPK akan melakukan pemetaan titik rawan korupsi pada setiap lini proyek hilirisasi yang dibiayai atau dikelola oleh Danantara.

"Kami siap menurunkan tim untuk melakukan pendampingan. Ini adalah bentuk pencegahan yang ideal karena dilakukan atas permintaan sendiri, bukan karena ketakutan setelah terjadi masalah," kata seorang pejabat struktural KPK yang enggan disebutkan namanya.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan kepercayaan investor domestik maupun global terhadap tata kelola Danantara semakin meningkat. Proyek hilirisasi yang memakan biaya masif diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah yang benar-benar dinikmati rakyat, bukan hanya segelintir elit. Langkah Dony Oskaria ini sekaligus menjadi penegas bahwa era baru transparansi investasi negara resmi dimulai.