Restrukturisasi BUMN Tanpa PHK Dinilai Strategis untuk Perkuat Daya Saing Ekonomi

Jakarta - Langkah strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam melakukan penataan dan pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai apresiasi. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi besar-besaran perusahaan-perusahaan negara, sejalan dengan amanat awal pembentukan Danantara untuk menciptakan entitas bisnis milik negara yang lebih sehat, fokus, dan berdaya saing global.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mengungkapkan bahwa restrukturisasi ini merupakan langkah vital untuk merapikan arsitektur BUMN yang selama ini dianggap terlalu gemuk. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VI, terdapat lebih dari 1.000 entitas perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN, terdiri dari induk usaha beserta jaringan anak dan cucu perusahaan. Kompleksitas struktur ini dinilai menimbulkan berbagai inefisiensi operasional yang selama ini membebani kinerja korporasi milik negara.

Tujuan Utama: Efisiensi dan Fokus Bisnis

Firnando menjelaskan bahwa penataan ulang ini bertujuan agar BUMN memiliki arah bisnis yang lebih jelas dan tidak terjebak dalam tumpang tindih lini usaha. "Merapikan struktur BUMN yang tadinya gemuk dengan lebih dari seribu entitas, ini penting agar lebih fokus dan efisien. Kita ingin pengelolaan aset negara bisa berjalan lebih efektif sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar," ujar Firnando dalam keterangannya kepada media kami, Rabu (21/5/2025).

Dengan arsitektur korporasi yang lebih ramping, diharapkan rantai birokrasi dan pengambilan keputusan di internal BUMN dapat dipangkas. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang lincah dan adaptif terhadap perubahan pasar global.

Tegaskan Tak Ada Gelombang PHK

Di tengah proses efisiensi ini, Firnando memberikan penegasan penting untuk meredakan keresahan publik. Ia menyatakan bahwa transformasi ini tidak boleh disalahartikan sebagai langkah pemangkasan sumber daya manusia. "Saya tegaskan, proses transformasi ini tidak boleh diartikan sebagai pengurangan tenaga kerja atau PHK massal. Ini murni penataan korporasi, konsolidasi entitas-entitas yang memiliki irisan bisnis serupa agar tidak saling kanibal dan lebih efisien dalam pengelolaan aset," jelas politikus muda tersebut.

Menurutnya, DPR akan terus mengawal proses ini secara ketat untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap para pekerja. Justru, dengan struktur yang lebih sehat dan efisien, BUMN diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas di masa depan.

Mendongkrak Daya Saing Nasional

Kebijakan yang dijalankan Danantara ini mendapat dukungan luas sebagai strategi untuk mendongkrak daya saing BUMN, terutama dalam menghadapi kompetisi di tingkat regional dan internasional. Dengan mengurangi entitas yang tidak sinergis, dana dan fokus perusahaan dapat diarahkan sepenuhnya pada sektor-sektor bisnis prioritas yang memiliki potensi keuntungan tinggi dan dampak strategis bagi negara.

Langkah konsolidasi ini juga dipandang sebagai upaya untuk memperkuat neraca keuangan BUMN. Entitas-entitas yang selama ini merugi atau memiliki kinerja kurang baik akibat inefisiensi struktural akan direvitalisasi atau digabungkan dengan perusahaan yang lebih kuat, sehingga menciptakan raksasa-raksasa bisnis milik negara yang lebih solid dan mampu bersaing dengan korporasi swasta maupun asing.