Prabowo Akan Bangun Lagi Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan dan Papua

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membangun kembali sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru di wilayah Kalimantan dan Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, penambahan ini dilakukan karena masih banyak titik perbatasan yang memerlukan fasilitas keimigrasian, bea cukai, karantina, dan keamanan yang memadai.

"Ya ini kan sementara baru 15, kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara ya ada masih ada lagi seperti Long Nawang, kemudian Long Midang," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Hingga saat ini, 15 PLBN yang telah berdiri merupakan hasil pembangunan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, kebutuhan akan pos lintas batas di daerah-daerah terpencil kian mendesak seiring meningkatnya aktivitas perlintasan orang dan barang, serta pentingnya menjaga kedaulatan wilayah.

Di Pulau Kalimantan, beberapa titik prioritas pembangunan PLBN mencakup perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia bagian Serawak. Sementara itu, di Kalimantan Utara, kawasan seperti Long Nawang dan Long Midang diidentifikasi sebagai lokasi strategis yang hingga kini belum memiliki PLBN representatif.

Tak hanya di Kalimantan, pemerintah juga menyoroti perbatasan darat dengan Papua Nugini. Saat ini baru tiga PLBN yang berdiri di perbatasan tersebut, yaitu Skouw, Yetetkun, dan Sota. Tito menekankan perlunya penambahan PLBN di perbatasan Papua untuk memperkuat layanan perbatasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.

Keberadaan PLBN tidak sekadar menjadi gerbang masuk-keluar orang dan barang lintas negara, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah terdepan Indonesia. Dengan penambahan ini, konektivitas antarwilayah perbatasan diharapkan meningkat, sehingga disparitas pembangunan antara kawasan perbatasan dan perkotaan dapat diminimalkan.

Menurut laporan media kami, rencana penambahan PLBN ini akan diselaraskan dengan program strategis nasional lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan telekomunikasi di daerah tertinggal. Pemerintah menargetkan agar setiap PLBN baru dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti pasar perbatasan, pos kesehatan, dan pusat pelayanan publik lainnya.

Meski demikian, tantangan geografis seperti medan berat dan aksesibilitas yang sulit menjadi catatan penting dalam merealisasikan rencana ini. Namun, komitmen pemerintah terhadap pembangunan dari pinggiran diharapkan mampu mewujudkan pos-pos lintas batas yang modern dan fungsional guna menjaga kedaulatan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.