Pilkada dan Paradoks Desain Otonomi Daerah

Riuh perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung, seringkali hanya menyentuh permukaan prosedural. Pandangan yang lebih mendasar kerap terabaikan, bahwa pilkada bukan sekadar kontes elektoral, melainkan instrumen vital bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam bingkai otonomi daerah. Isu ini kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kepastian hukum melalui sebuah putusan penting.

Berdasarkan laporan media kami, MK telah menutup satu episode perdebatan panjang ihwal desain pilkada. Melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, lembaga pengawal konstitusi itu menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Banyak kalangan menyambutnya sebagai afirmasi dan kemenangan bagi demokrasi prosedural. Namun, narasi kemenangan ini seketika memunculkan pertanyaan reflektif: kemenangan demokrasi untuk daerah yang mana?

Dalam putusannya, MK memang mengakui adanya pengecualian. Daerah seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua diperbolehkan memiliki mekanisme pengisian jabatan kepala daerahnya sendiri karena status kekhususan atau keistimewaan yang melekat. Model asimetris ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap realitas sosio-historis yang unik.

Akan tetapi, pengakuan selektif ini justru menguak sebuah paradoks. Bagaimana dengan ratusan daerah otonom lainnya yang juga memiliki sejarah panjang, struktur sosial yang khas, serta kebutuhan dan tantangan politik lokalnya sendiri? Banyak wilayah di luar empat daerah yang mendapat privilese itu, dalam praktiknya, tidak pernah mendapatkan pengakuan serupa. Mereka digeneralisasi dalam satu desain seragam yang diasumsikan cocok untuk semua entitas yang sangat berbeda secara fundamental.

Putusan MK memang memberi kepastian hukum yang selama ini dicari, tetapi ia belum menjawab pertanyaan fundamental yang lebih menggelisahkan: apakah satu desain tunggal pilkada langsung benar-benar mampu berlaku adil dan efektif untuk seluruh daerah? Ketiadaan ruang untuk mengakomodasi kompleksitas lokal yang lebih luas adalah patahan dalam logika otonomi itu sendiri. Otonomi sejatinya memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dirinya sesuai dengan konteksnya, tetapi kerangka nasional justru memangkasnya dengan standar baku yang kaku.

Di sinilah letak paradoks desain otonomi daerah kita. Negara mengakui kekhususan atas dasar sejarah politik, namun menolak mengakui bahwa setiap daerah punya kisah dan kompleksitasnya sendiri yang mungkin menuntut mekanisme kepemimpinan yang berbeda. Alih-alih menjadi mekanisme yang menghidupkan ragam legitimasi lokal, pilkada langsung yang diputuskan secara seragam justru berpotensi menyeragamkan dinamika politik yang seharusnya beragam. Akibatnya, pertanyaan tentang adilkah satu skema untuk semua, terus menggantung tanpa jawaban yang substansial di tengah jalan demokrasi kita yang belum selesai.