Perbaikan Buku Pelajaran SD-SMA: Tinjauan Ekonomi Investasi Modal Manusia
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Januari 2025, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 724,3 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, menjadikannya pos anggar...
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Januari 2025, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp 724,3 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, menjadikannya pos anggaran terbesar. Di tengah gelombang efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul satu program yang menarik dicermati dari kacamata ekonomi: pembenahan kualitas buku pelajaran untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah atas, dengan Malaysia dan Kamboja sebagai negara pembanding.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, kebijakan ini menyentuh ranah investasi modal manusia atau human capital, yakni akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang menentukan produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. Bank Dunia mencatat Indeks Modal Manusia Indonesia berada di level 0,54, artinya anak yang lahir di Tanah Air hanya akan mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya apabila kondisi pendidikan dan kesehatan tidak mengalami perbaikan.
Anggaran Besar, Hasil Belum Sebanding
Meski belanja pendidikan mengalami kenaikan secara year-on-year, capaian kualitas pembelajaran belum menunjukkan tren yang sepadan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan skor matematika Indonesia di angka 366, membaca 359, dan sains 383, jauh di bawah rata-rata OECD yang berkisar di level 470-an. Posisi Indonesia berada di sekitar peringkat 68 dari 81 negara yang disurvei.
Kondisi tersebut menciptakan apa yang oleh ekonom disebut kesenjangan antara input dan output pendidikan. Rasio belanja pendidikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada di kisaran 3,5 persen, namun hasil pembelajaran masih tertinggal dari negara tetangga. Di titik inilah perbaikan buku pelajaran dipandang sebagai intervensi pada sisi fundamental, yakni kualitas materi ajar yang menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di ruang kelas.
Di Satu Sisi: Investasi Jangka Panjang yang Rasional
Pro: Pendukung kebijakan ini menilai pembenahan buku pelajaran merupakan investasi dengan imbal hasil ekonomi yang tinggi. Studi Bank Dunia menunjukkan setiap tambahan satu tahun sekolah berkualitas berkorelasi dengan kenaikan pendapatan individu sebesar 8 hingga 10 persen. Buku yang akurat, kontekstual, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran tanpa memerlukan belanja modal besar seperti pembangunan gedung sekolah baru.
Pemilihan Malaysia sebagai acuan dinilai logis karena negeri jiran itu secara konsisten mencetak skor PISA lebih tinggi, yakni matematika 409, membaca 388, dan sains 416 pada 2022, dengan sistem buku teks yang lebih terstandardisasi. Mengadopsi praktik baik dari sistem yang terbukti berhasil merupakan strategi kebijakan yang efisien dari sisi biaya.
"Investasi pada kualitas materi ajar termasuk intervensi pendidikan dengan biaya relatif rendah namun dampaknya luas karena menyentuh jutaan siswa sekaligus. Ini berbeda dengan program pelatihan guru yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," ujar seorang pengamat kebijakan pendidikan di Jakarta.
Dari sisi industri, program ini berpotensi menggerakkan sektor penerbitan dan percetakan nasional. Dengan jumlah siswa SD hingga SMA mencapai lebih dari 45 juta jiwa, permintaan buku berkualitas menciptakan pasar yang signifikan bagi pelaku usaha lokal sekaligus membuka lapangan kerja di sepanjang rantai pasoknya.
Di Sisi Lain: Risiko Implementasi dan Efektivitas
Kontra: Kalangan kritis mengingatkan bahwa perbaikan buku semata tidak otomatis menyelesaikan persoalan kualitas pendidikan. Berbagai kajian menunjukkan persoalan utama Indonesia justru terletak pada kualitas guru, kesenjangan fasilitas antardaerah, dan angka putus sekolah. Tanpa perbaikan pada faktor-faktor tersebut, buku terbaik sekalipun berisiko menjadi belanja yang kurang efektif.
Ada pula kekhawatiran terkait sentimen efisiensi anggaran. Pemerintahan Prabowo tengah memangkas belanja sejumlah kementerian untuk membiayai program prioritas seperti makan bergizi gratis yang menelan anggaran sekitar Rp 71 triliun pada 2025. Jika program perbaikan buku tidak dirancang dengan tata kelola pengadaan yang transparan, potensi pemborosan dan risiko moral hazard terbuka lebar, mengingat pengalaman pengadaan buku di masa lalu pernah diwarnai persoalan serupa.
Pemilihan Kamboja sebagai pembanding juga menuai pertanyaan. Secara indeks pendidikan, Kamboja berada di bawah Indonesia, sehingga sebagian pihak menilai perbandingan tersebut kurang relevan sebagai acuan kualitas. Namun, pemerintah berargumen perbandingan dua arah, ke atas dengan Malaysia dan ke bawah dengan Kamboja, memberi gambaran posisi Indonesia yang lebih utuh di peta pendidikan Asia Tenggara.
Proyeksi dan Implikasi Ekonomi
Dalam jangka menengah, keberhasilan program ini akan tercermin pada indikator yang terukur: perbaikan skor PISA pada siklus 2025 dan 2028, penurunan learning poverty atau kemiskinan pembelajaran, serta penguatan fundamental daya saing tenaga kerja. Bank Dunia memproyeksikan negara dengan perbaikan kualitas pendidikan yang konsisten dapat menambah pertumbuhan PDB hingga 0,5 hingga 1 poin persentase per tahun dalam jangka panjang.
Bagi pasar dan dunia usaha, perbaikan kualitas lulusan pada akhirnya memengaruhi valuasi ekonomi nasional. Tenaga kerja terdidik menarik investasi padat teknologi, memperkuat portofolio sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Sebaliknya, kegagalan memperbaiki kualitas pendidikan berisiko memperpanjang jebakan pendapatan menengah atau middle income trap yang telah membayangi ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade.
Pada akhirnya, pembenahan buku pelajaran hanyalah satu mata rantai dari reformasi pendidikan yang jauh lebih besar. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada kualitas eksekusi, konsistensi anggaran, dan sinergi dengan perbaikan kualitas guru serta infrastruktur sekolah. Publik kini menanti apakah program ini menjadi fondasi investasi modal manusia yang kokoh, atau sekadar belanja rutin yang berulang tanpa perbaikan hasil.
Comments (0)