Konsumsi Kelas Menengah Bawah Disebut Penopang Ekonomi Semester II
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen year-on-year, lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I 20...
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen year-on-year, lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen. Perlambatan ini menempatkan konsumsi rumah tangga kembali menjadi sorotan, mengingat komponen tersebut menyumbang sekitar 53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sejumlah ekonom menilai daya beli masyarakat, terutama segmen kelas menengah ke bawah, akan menjadi penentu utama laju ekonomi pada semester II 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman dalam diskusi ekonomi di Jakarta. Menurutnya, kelompok berpendapatan rendah hingga menengah memiliki kecenderungan mengonsumsi tambahan pendapatan, atau yang dalam terminologi ekonomi disebut marginal propensity to consume (MPC), paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Artinya, setiap rupiah tambahan yang diterima kelompok ini hampir seluruhnya kembali berputar ke perekonomian melalui belanja kebutuhan harian, makanan, transportasi, dan jasa.
Konsumsi Rumah Tangga sebagai Motor Penggerak
Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2025 hanya tumbuh 4,89 persen, belum kembali ke tren sebelum pandemi yang konsisten berada di atas 5 persen. Sementara itu, jumlah penduduk kelas menengah berdasarkan klasifikasi BPS mengalami penurunan dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 47,85 juta jiwa pada 2024. Di sisi lain, kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class justru membengkak hingga lebih dari 137 juta jiwa, menandakan kerentanan ekonomi rumah tangga yang semakin besar.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia per April 2025 berada pada level 121,7, masih berada di zona optimis yakni di atas 100, namun komponen ekspektasi pendapatan menunjukkan tren melemah dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini mencerminkan masyarakat mulai berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya, terutama untuk barang tahan lama.
Ketika daya beli kelompok menengah ke bawah terjaga, perputaran uang di sektor riil akan bergerak cepat karena kelompok ini cenderung membelanjakan hampir seluruh pendapatannya untuk kebutuhan pokok dan jasa, ujar Rizal.
Dua Sisi Kebijakan Stimulus Daya Beli
Di satu sisi, penguatan daya beli melalui program bantuan sosial, subsidi energi, hingga insentif fiskal dinilai efektif menjaga konsumsi dalam jangka pendek. Pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun pada pertengahan 2025 yang mencakup bantuan pangan, diskon tarif listrik, hingga keringanan pajak penghasilan bagi pekerja sektor padat karya. Kebijakan semacam ini berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh mendekati 5 persen pada semester II.
Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan risiko fiskal dari perluasan stimulus. Rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipatok sebesar 2,53 persen terhadap PDB, dan realisasi belanja yang agresif tanpa dukungan penerimaan pajak yang memadai dapat menekan fundamental fiskal. Apabila sentimen pasar terhadap kredibilitas fiskal memburuk, potensi capital outflow atau keluarnya dana asing dari pasar obligasi dan saham domestik bisa meningkat, yang pada gilirannya menekan nilai tukar rupiah.
Selain itu, stimulus berbasis bantuan tunai bersifat temporer. Tanpa perbaikan struktural berupa penciptaan lapangan kerja formal dan kenaikan upah riil, daya beli yang berkelanjutan sulit terwujud. Data BPS mencatat upah riil buruh mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir karena laju kenaikan upah nominal lebih lambat dibandingkan kenaikan biaya kebutuhan hidup.
Proyeksi Semester II dan Faktor Penentu
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen. Ruang pelonggaran kebijakan moneter terbuka setelah BI Rate diturunkan ke level 5,50 persen pada Mei 2025, seiring inflasi yang terkendali di kisaran 1,6 hingga 1,95 persen year-on-year, di bawah batas bawah sasaran 2,5 persen. Suku bunga yang lebih rendah diharapkan memperbaiki likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit konsumsi.
Namun, transmisi kebijakan moneter ke sektor riil membutuhkan waktu. Penyaluran kredit perbankan per April 2025 tumbuh sekitar 8,9 persen year-on-year, melambat dibandingkan akhir 2024 yang sempat menembus dua digit. Kondisi ini menunjukkan permintaan kredit dari sisi rumah tangga maupun korporasi masih lemah, sejalan dengan kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.
Ke depan, arah ekonomi semester II akan sangat bergantung pada tiga variabel: efektivitas penyaluran stimulus, stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, serta kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja produktif. Jika ketiganya berjalan beriringan, target pertumbuhan di atas 5 persen masih terbuka. Sebaliknya, bila daya beli kelas menengah ke bawah terus tergerus, ekonomi berisiko kembali tertahan di bawah 5 persen untuk kesekian kalinya.
Comments (0)