Pendeta GKI Tewas di Intan Jaya, Menteri HAM Desak Panglima TNI dan Kapolri Ambil Sikap

Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan duka mendalam sekaligus keprihatinan atas tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Berdasarkan laporan yang diterima Beritadua.com, peristiwa itu terjadi di tengah situasi keamanan yang masih rawan di wilayah pegunungan tengah Papua.

Kematian pendeta tersebut menjadi sorotan setelah diklaim oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sementara itu, aparat gabungan TNI-Polri masih mendalami kejadian dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (1/7/2026), Menteri HAM menekankan bahwa serangan terhadap tokoh agama dan warga sipil tidak bisa dibiarkan terus berulang. Ia pun meminta pimpinan tertinggi institusi pertahanan dan keamanan untuk memberikan perhatian lebih pada tata kelola operasi pengamanan di Papua.

"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Natalius Pigai.

Perlindungan Warga Sipil Jadi Prioritas

Natalius Pigai menambahkan, eskalasi konflik di Papua harus direspons dengan pendekatan yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Menurutnya, keberadaan aparat di daerah konflik seharusnya menjadi jaminan perlindungan, bukan justru menimbulkan ketegangan baru.

"Kejadian ini adalah duka bagi kita semua. Pendeta adalah bagian dari upaya membangun perdamaian di Papua. Perlindungan terhadap sipil harus menjadi prioritas utama operasi keamanan," ucapnya.

Media kami mencatat, wilayah Intan Jaya memang kerap menjadi ajang kontak senjata antara kelompok bersenjata dan aparat. Sepanjang tahun 2026, sedikitnya tiga insiden serius telah menelan korban dari kalangan pendeta, guru, dan tenaga kesehatan.

Kementerian HAM, melalui Menteri Pigai, mendorong pembentukan mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan setiap tindakan di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia juga meminta Komnas HAM dan lembaga independen lainnya turut memantau proses investigasi insiden di Intan Jaya.

"Kami tidak ingin tragedi serupa terulang. Ini tugas kita semua untuk menjaga Bumi Cenderawasih tetap aman dan damai bagi setiap warga negaranya," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, Polda Papua belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Sementara itu, TPNPB-OPM melalui jubirnya mengaku bertanggung jawab dan menyebut aksi itu sebagai bagian dari perlawanan mereka.