Pembangunan Infrastruktur di Jabar Masih Terganjal Masalah Klasik Pembebasan Lahan

Jakarta — Realisasi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat masih mengalami hambatan serius akibat persoalan pembebasan lahan. Dinamika di lapangan ini dikhawatirkan dapat mengganggu percepatan pelaksanaan sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas daerah maupun nasional.

Laporan yang dihimpun media kami menunjukkan bahwa proses negosiasi dan administrasi lahan kerap menjadi titik krusial yang memperlambat progres fisik di berbagai titik pembangunan. Padahal, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini semakin mendesak.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat memerlukan pola koordinasi vertikal dan horizontal yang solid. Sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci agar proyek-proyek yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.

"Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar proyek yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target," ujar Sudjatmiko.

Lebih lanjut, ia menyoroti posisi strategis Jawa Barat yang tidak hanya menopang perekonomian nasional, tetapi juga memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi syarat mutlak untuk mendukung konektivitas antarwilayah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana.

Kendala pembebasan lahan yang berlarut-larut, menurut sejumlah pengamat, seringkali bersumber dari tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan status tanah, hingga belum tercapainya kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan instansi pelaksana. Jika tidak segera diurai, kondisi ini berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya proyek dan hilangnya momentum pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pemerintah daerah bersama kementerian terkait diharapkan dapat memperkuat forum komunikasi dan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kendala lahan secara terfokus. Langkah percepatan ini diyakini mampu membuka simpul-simpul kemacetan yang selama ini menghambat terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh penjuru Jawa Barat.