Nasib 15 Ribu Pekerja IKN Menggantung, Forum IUP Desak Kepastian

TENGGARONG, KALIMANTAN TIMUR – Gelombang ketidakpastian melanda sekitar 15.000 pekerja sektor pertambangan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seiring melambatnya aktivitas produksi akibat proses perpanjangan izin yang tak kunjung tuntas. Forum pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara kini menyuarakan desakan keras agar pemerintah pusat dan Otorita IKN segera memberikan kejelasan status operasi di tengah transformasi Kalimantan Timur menuju kawasan ibu kota negara.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, setidaknya 11 perusahaan tambang batubara skala menengah yang beroperasi di radius 50–120 kilometer dari titik inti IKN tengah berada dalam fase “status quo”. Izin operasi mereka habis sepanjang tahun 2026, namun evaluasi perpanjangan berjalan lambat seiring dengan penyusunan regulasi baru tentang tata ruang dan lingkungan di Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Akibatnya, lebih dari 15.000 pekerja langsung dan tidak langsung—mulai dari operator alat berat, sopir angkutan, hingga pekerja subkontraktor—menghadapi risiko Pemutusan Hubungan Kerja massal.

Suara dari Pelaku Usaha dan Serikat Pekerja

Ketua Forum IUP Kalimantan Timur Wilayah IKN, Ramli Siregar, menyatakan bahwa kebuntuan ini menciptakan efek domino yang merusak tatanan ekonomi masyarakat lokal. Dalam sebuah pertemuan terbatas di Tenggarong, ia mengungkapkan:

“Kami bukan menolak IKN. Kami mendukung penuh ibu kota baru. Tapi masa depan 15.000 kepala keluarga tidak bisa digantung begitu saja. Proses perpanjangan izin harus transparan dan tidak boleh dijadikan alat untuk mematikan industri yang sudah jadi tulang punggung daerah ini selama puluhan tahun.”

Senada dengan itu, perwakilan Serikat Pekerja Tambang Kutai, Anita Lestari, menambahkan bahwa ketidakjelasan status membuat para pekerja terjebak dalam kecemasan berkepanjangan. “Kami masih masuk kerja, tapi produksi dikurangi drastis. Banyak yang dirumahkan tanpa kepastian. Kalau ini berlanjut, dampak sosialnya luar biasa. Kriminalitas bisa naik, anak-anak putus sekolah, ekonomi lokal kolaps,” ujarnya. Data sementara menunjukkan penurunan produksi batubara di zona penyangga IKN mencapai 40–60% pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perspektif Lingkungan dan Visi Kota Hutan IKN

Di sisi lain, Otorita IKN bersama Kementerian Lingkungan Hidup tengah berupaya keras mewujudkan komitmen IKN sebagai “Forest City” dengan target net zero emission 2045. Salah satu pilar utamanya adalah pengurangan drastis aktivitas ekstraksi sumber daya alam di kawasan inti dan penyangga. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Dr. Hanif Prasetyo, dalam sebuah seminar daring menjelaskan:

“Kami tidak anti-pertambangan, tapi kita harus hitung ulang daya dukung lingkungan. Jika tambang-tambang ini tetap beroperasi tanpa mitigasi super ketat, risiko banjir, kerusakan hutan tropis, dan polusi udara di ibu kota baru akan menjadi warisan buruk bagi generasi mendatang. Proses evaluasi izin adalah amanat Undang-Undang IKN yang harus dihormati.”

Sejumlah LSM lingkungan, termasuk Jatam Kaltim, mengapresiasi pendekatan hati-hati ini. Mereka menekankan bahwa IKN harus menjadi contoh tata kelola ruang yang mengutamakan keberlanjutan, meski ada ongkos ekonomi jangka pendek. Data citra satelit menunjukkan 18% tutupan hutan di kawasan Penajam Paser Utara telah hilang dalam satu dekade terakhir akibat aktivitas tambang, yang dapat mengganggu fungsi resapan air bagi kawasan inti IKN.

Dilema Ekonomi Lokal dan Transformasi Pekerjaan

Ketegangan ini menempatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam posisi dilematis. Di satu sisi, tambang menyumbang sekitar 35% Pendapatan Asli Daerah dan menopang ribuan UMKM. Di sisi lain, visi IKN menuntut pergeseran ekonomi menuju sektor jasa, teknologi, dan pariwisata hijau. Gubernur Kaltim Idris Muchtar dalam rapat koordinasi terbaru menyampaikan bahwa risiko PHK massal bisa dikelola melalui program pelatihan alih profesi, namun ia mengakui bahwa eksekusinya tidak bisa instan.

Berikut perbandingan dua sudut pandang utama yang saling berbenturan:

• Pro-Kepastian Izin: Perpanjangan izin bersyarat memberi waktu transisi 5–7 tahun bagi perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan tinggi, sambil memastikan tidak ada PHK mendadak. Ini juga menjaga pasokan batubara untuk PLTU domestik yang masih dibutuhkan dalam transisi energi. Pekerja mendapat kepastian, ekonomi lokal tidak kolaps, dan pemerintah bisa merancang pelatihan bersamaan dengan operasi tambang yang bertahap dikurangi.
• Kontra-Pertambangan di IKN: Memberi izin baru sama saja mengamini perusakan lingkungan di halaman ibu kota. Keberadaan tambang bising, debu, dan konvoi truk batubara akan merusak citra IKN dan mengancam kesehatan 2 juta penduduk rencana ibu kota baru. Penghentian bertahap yang tegas justru memacu percepatan ekonomi alternatif. Dana kompensasi dari penghentian operasi bisa dialihkan untuk proyek restorasi ekosistem dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Mencari Titik Temu di Tengah Transisi

Hingga kini, komunikasi antara Forum IUP dan Otorita IKN mulai membuahkan wacana AMDAL adaptif—sebuah mekanisme evaluasi lingkungan yang memungkinkan perusahaan tambang tetap beroperasi dengan syarat mengadopsi teknologi penambangan rendah emisi, reklamasi progresif 100%, dan alokasi 20% area konsesi untuk koridor ekologi IKN. Namun, belum ada keputusan resmi. Sementara itu, 15.000 pekerja hanya bisa menunggu sembari berharap pemerintah menemukan formula yang tidak mengorbankan masa depan mereka di altar pembangunan ibu kota baru.

Pro: Kepastian perpanjangan izin bersyarat menjaga stabilitas sosial-ekonomi jangka pendek, mencegah PHK massal, dan memberi waktu transisi adil bagi pekerja tambang untuk beralih ke sektor hijau.
Kontra: Mempertahankan pertambangan di zona IKN bertentangan dengan visi kota hutan berkelanjutan, berisiko merusak lingkungan secara permanen, dan menunda transformasi ekonomi yang seharusnya dimulai sejak ibu kota baru berdiri.