TENGGARONG — Produksi Turun, Perusahaan Tambang di IKN Khawatir Nasib Pekerja

Debu beterbangan di antara deretan alat berat yang sejenak berhenti meraung di kawasan pesisir Kutai Kartanegara. Sinar mentari pagi menyapu pelan lanskap galian batu bara, menciptakan kontras antara kesunyian yang mencekam dan gemuruh ekonomi yang dulu pernah bergema. Di tengah hamparan hitam itu, ribuan pekerja tambang masih mengenakan helm dan sepatu keselamatan, namun gerak mereka lebih lambat, lebih hati-hati, seolah tengah meniti nasib yang belum pasti. Penurunan produksi telah menjadi kenyataan pahit bagi sejumlah perusahaan tambang di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun belum ada satu pun pemutusan hubungan kerja (PHK) resmi diumumkan.

Kekhawatiran di Balik Angka Produksi

Data internal yang dihimpun dari beberapa perusahaan tambang di Kukar menunjukkan penurunan produksi mencapai 12–18 persen dalam tiga bulan terakhir. Beberapa faktor berperan: pengetatan regulasi lingkungan pasca-penetapan IKN, terbatasnya akses lahan baru yang tumpang tindih dengan kawasan penyangga ibu kota, serta fluktuasi harga batu bara global. Namun, dampak paling mencemaskan adalah pada ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari ritme ekskavator dan truk jungkit.

Salah satu manajer operasional yang enggan disebutkan namanya mengaku situasi ini seperti pedang bermata dua. "Kami belum akan mengambil langkah drastis, tapi setiap tonase yang hilang berarti beban biaya tetap yang harus ditanggung. Kalau tiga bulan ke depan tak ada perbaikan, kami mungkin harus mempertimbangkan efisiensi tenaga kerja," katanya lirih.

Suara Pekerja: Cemas, Tapi Masih Bertahan

“Setiap hari saya datang kerja dengan perasaan was-was. Rekan-rekan di lapangan saling bisik-bisik soal kabar pengurangan jam terbang atau pemotongan shift. Belum ada surat resmi, tapi atmosfernya sudah berbeda,” ujar Ramdani (35), operator excavator yang telah delapan tahun bekerja.

Serikat pekerja setempat turut merespons situasi ini. Mereka melakukan pendekatan dialogis dengan manajemen perusahaan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga. Ketua serikat, Mulyadi, menegaskan bahwa belum ada satupun anggota yang terkena PHK, namun kekhawatiran wajar muncul karena produksi yang melandai. “Kami minta transparansi data produksi dan jaminan bahwa pekerja akan menjadi prioritas terakhir dalam kebijakan efisiensi,” tegasnya.

Bayang-bayang Regulasi dan Pembangunan IKN

Penyebab penurunan bukan hanya faktor pasar. Kawasan tambang di Kukar yang berdekatan dengan IKN kini terikat aturan ketat tentang zonasi lingkungan. Sejumlah area reklamasi dan konservasi diwajibkan menurunkan intensitas operasi. Meskipun pemerintah pusat menjamin keberlangsungan industri ekstraktif di luar kawasan inti ibu kota, kepastian teknis di lapangan masih sering menjadi teka-teki bagi investor dan tenaga kerja.

Seorang akademisi dari Universitas Mulawarman, Dr. Yustina, menilai situasi ini menuntut perencanaan transisi yang matang. “IKN harus menjadi berkah, bukan ancaman. Diperlukan peta jalan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja agar sektor tambang bisa bertransformasi secara terukur tanpa menimbulkan gejolak sosial,” paparnya.

Prospek Masa Depan

Dalam jangka pendek, sejumlah perusahaan berencana mengalihkan fokus ke eksplorasi mineral kritis dan pasir silika yang masih memiliki celah regulasi lebih longgar di sekitar IKN. Namun, transformasi ini memerlukan waktu dan investasi baru. Ribuan pekerja dengan keterampilan spesifik batu bara belum tentu bisa langsung menyesuaikan diri. Program pelatihan ulang (reskilling) mulai digaungkan, tapi implementasinya masih sebatas wacana.

Sementara itu, pagi-pagi di kawasan tambang tetap datang, alat berat kembali menderu meski dalam ritme yang lebih hemat, dan ada harapan yang terselip di setiap ayunan boom excavator—bahwa penurunan ini hanyalah fase, dan IKN justru akan membuka jalan baru, bukan menutup tambang. Apakah harapan itu akan bertahan? Waktu dan kebijakan yang akan menjawabnya.