Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membawa gelombang ketidakpastian bagi

Tekanan dari Arah Pembangunan IKN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, peta tata ruang Kalimantan Timur berubah drastis. Kawasan yang semula diperuntukkan bagi pertambangan batu bara dan mineral kini harus menyesuaikan dengan rencana induk kota pintar berbasis lingkungan. Dalam berbagai kesempatan, otoritas IKN menegaskan bahwa kegiatan ekstraktif yang berpotensi merusak bentang alam akan dibatasi secara ketat, terutama di zona penyangga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, karena banyak IUP yang masa berlakunya akan habis dalam dua hingga lima tahun ke depan tanpa kejelasan proses perpanjangan.

“Kami tidak menolak IKN. Kami hanya meminta ada peta jalan yang jelas. Jika memang harus berhenti, kapan, dan bagaimana transisinya? Ini menyangkut 15.000 pekerja langsung dan keluarganya,” ujar Haris, perwakilan Forum Komunikasi IUP-IKN.

Forum tersebut kini aktif melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan Badan Otorita IKN, mendorong diterbitkannya regulasi yang melindungi hak-hak pemegang izin yang selama ini telah menanamkan investasi besar serta mematuhi aturan lingkungan.

Dua Sisi Mata Uang

Secara ekonomi, keberlanjutan operasi tambang di sekitar IKN memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan menyerap tenaga kerja lokal. Penghentian mendadak tanpa program alih profesi yang matang berisiko menciptakan kantung-kantung kemiskinan baru dan meningkatkan ketimpangan sosial di tengah megaproyek nasional. Di sisi lain, keberadaan tambang batu bara yang masih aktif dalam radius tertentu dari pusat pemerintahan baru menimbulkan persoalan lingkungan dan reputasi global, terutama terkait komitmen Indonesia menuju net zero emission dan standar kota hijau.

Pengamat kebijakan pertambangan dari Universitas Mulawarman, Dr. Rina A., menilai bahwa transisi ini membutuhkan kompromi rumit. “Menutup semua tambang dalam semalam tidak realistis, tetapi membiarkan semuanya berjalan seperti biasa juga akan menghambat visi IKN sebagai kota rendah emisi. Solusinya mungkin bertahap: percepatan reklamasi, konversi lahan untuk sektor jasa dan pariwisata, serta pelatihan massal bagi pekerja tambang,” jelasnya.

Di lapangan, perusahaan tambang mulai mengambil inisiatif. Beberapa di antaranya telah menyusun program tanggung jawab sosial (CSR) yang diarahkan pada pengembangan ekowisata dan pertanian berkelanjutan, berharap dapat diakui sebagai bagian dari ekosistem IKN. Namun, upaya ini masih terhambat ketiadaan payung hukum yang mengakui peralihan fungsi lahan secara legal.

Pro dan Kontra

Pro: Menjaga Kepastian Usaha dan Kesejahteraan Pekerja. Kelanjutan operasi tambang dalam masa transisi yang terencana dapat mempertahankan puluhan ribu lapangan kerja, mencegah gejolak sosial, dan memberikan waktu bagi pemerintah menyiapkan infrastruktur ekonomi pengganti. Pendapatan daerah yang stabil juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai program transisi itu sendiri.

Kontra: Ancaman Lingkungan dan Konflik Tata Ruang. Aktivitas pertambangan batu bara, jika terus berlangsung dekat kawasan inti IKN, berpotensi merusak citra kota hijau, mencemari air dan udara, serta mempersulit penataan ruang jangka panjang. Selain itu, investor global yang menjadi target IKN cenderung menghindari lokasi dengan jejak tambang aktif.

Sikap saling mendengar antara forum IUP, pemerintah, dan otorita IKN menjadi kunci. Tanpa dialog yang produktif, ketidakpastian akan terus membayangi dunia tambang dan para pekerjanya, sementara pembangunan IKN berpotensi kehilangan momentum dukungan dari komunitas lokal.