Medan Sahkan APBD Perubahan 2026 Sebesar Rp7,7 Triliun

Medan — Ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Medan menjadi saksi momen penting bagi masa depan fiskal ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan resmi menyepakati arah kebijakan anggaran melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 serta KUA-PPAS Rancangan APBD (RAPBD) TA 2027. Prosesi penandatanganan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (18/8/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Penjabat Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Hadirnya pimpinan eksekutif dan legislatif dalam satu forum menandakan keseriusan bersama untuk membangun Medan dengan fondasi anggaran yang sehat, transparan, dan terukur.

Postur Anggaran: Belanja Capai Rp7,7 Triliun

Dalam postur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,1 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp7,7 triliun, dengan pembiayaan neto sebesar Rp592,2 miliar lebih. Selisih antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan itu ditutup melalui mekanisme pembiayaan, sebuah langkah lazim dalam pengelolaan fiskal daerah agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu keseimbangan kas pemerintah kota.

Besaran tersebut menunjukkan ruang fiskal yang relatif besar untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan Wali Kota Rico Waas. Yang menarik, kesepakatan KUA-PPAS kali ini digarap untuk dua periode sekaligus: Perubahan APBD 2026 dan RAPBD 2027. Langkah tersebut memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam menyusun program lintas tahun dan mempersingkat waktu pembahasan anggaran tahun berikutnya.

Enam Prioritas Pembangunan Strategis

Postur anggaran perubahan ini secara eksplisit diarahkan untuk mengakselerasi enam prioritas pembangunan strategis Kota Medan. Secara garis besar, prioritas itu mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi masyarakat, hingga transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pilihan ini sejalan dengan kebutuhan kota metropolitan yang terus bertumbuh, di mana infrastruktur menjadi tulang punggung layanan publik, sementara SDM dan ekonomi rakyat menjadi penopang daya saing jangka panjang.

"Postur anggaran perubahan ini diarahkan untuk mengakselerasi enam prioritas pembangunan strategis Kota Medan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, hingga transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital," demikian arah kebijakan yang disepakati eksekutif dan legislatif dalam paripurna tersebut.

Medan Satu Data: Ikon Transformasi Digital

Salah satu warna baru dalam kebijakan anggaran Kota Medan adalah arah menuju konsep Medan Satu Data. Melalui konsep ini, seluruh data dan informasi pembangunan dari setiap perangkat daerah diintegrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Harapannya, proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program dapat berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Transformasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi keterbukaan informasi publik serta meminimalkan tumpang tindih program antardinas dan antarorganisasi perangkat daerah.

Analisis: Momentum Percepatan di Tengah Ketatnya Fiskal

Secara analitis, kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Wali Kota Rico Waas untuk mempercepat janji-janji pembangunannya. Dengan belanja Rp7,7 triliun, ruang fiskal yang tersedia tergolong besar jika dibandingkan banyak daerah lain di Sumatera Utara. Namun, tantangan utamanya justru terletak pada eksekusi: seberapa cepat anggaran terserap dan seberapa tepat sasaran setiap program. Publik menanti bukti nyata, mulai dari perbaikan jalan dan drainase, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya angka di atas kertas, melainkan dari dampak yang benar-benar dirasakan warga.

Terciptanya kesepakatan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif juga mengirim sinyal politik positif: hubungan pemerintahan kota dan DPRD berjalan harmonis. Harmonisasi itu penting karena proses pembahasan anggaran ke depan masih panjang, termasuk RAPBD 2027, dan membutuhkan kerja sama yang solid agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat Medan.