Lingkar 98 Jabar Konsolidasi, Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Presiden
Bandung - Aktivis 1998 yang tergabung dalam Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network mengadakan konsolidasi di Bandung. Pertemuan ini menjadi ajang refleksi bagi para pelaku reformasi untu
Bandung - Aktivis 1998 yang tergabung dalam Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network mengadakan konsolidasi di Bandung. Pertemuan ini menjadi ajang refleksi bagi para pelaku reformasi untuk mengevaluasi kontribusi gerakan 98 selama 28 tahun terakhir dalam membangun demokrasi politik di Indonesia. Kedua organisasi ini mengajak seluruh eksponen gerakan untuk melakukan introspeksi mendalam tentang sejauh mana perjuangan reformasi telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat.
Dalam konsolidasi tersebut, Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network menyoroti bahwa gerakan reformasi 1998 masih menyisakan kekurangan fundamental. Demokratisasi politik yang telah berjalan dinilai belum beriringan dengan demokratisasi di bidang ekonomi. Menurut mereka, kebebasan politik yang telah diraih tidak serta merta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan ekonomi justru semakin melebar, dan kondisi ini berpotensi menciptakan apa yang mereka sebut sebagai demokrasi semu.
“Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi, hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak,” ujar Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, dalam keterangan tertulis yang diterima media kami, Senin (6/7/2026).
Istilah serakahnomic yang dimunculkan oleh aktivis ini merujuk pada praktik ekonomi yang serakah, di mana kekayaan alam dan sumber daya strategis hanya dinikmati oleh segelintir elite. Menurut Agus Teddy, fenomena ini sangat bertentangan dengan cita-cita reformasi yang memperjuangkan keadilan dan kedaulatan rakyat. “Kita perlu kembali ke semangat awal reformasi, yaitu kedaulatan rakyat di semua bidang, tidak hanya di bilik suara tetapi juga di meja makan. Demokratisasi ekonomi harus menjadi agenda utama jika kita ingin reformasi ini benar-benar selesai,” lanjutnya.
Laporan dari konsolidasi ini menyebutkan bahwa para peserta yang terdiri dari aktivis senior dan generasi muda reformis sepakat untuk memperkuat gerakan kerakyatan. Mereka menilai, reformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil harus menjadi prioritas, sejalan dengan program-program yang diusung oleh Presiden saat ini. Dukungan penuh diberikan terhadap langkah pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan distribusi kekayaan yang lebih adil.
Konsolidasi ini juga menjadi platform untuk menyatukan kembali para aktivis yang sempat terfragmentasi setelah gerakan 98. Lingkar 98 Jabar berkomitmen untuk terus mengawal jalannya reformasi dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. “Kami mendukung program Presiden yang pro-rakyat, karena itu adalah kelanjutan dari perjuangan kami. Namun, kami juga akan tetap kritis dan memastikan bahwa janji-janji kerakyatan tidak hanya menjadi retorika politik,” tegas Agus Teddy.
Pertemuan yang dihadiri oleh puluhan eksponen 98 dari berbagai daerah di Jawa Barat ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Di antaranya adalah mendorong percepatan reforma agraria yang adil, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network juga berencana untuk melakukan roadshow ke berbagai daerah lain guna membangun jejaring yang lebih luas dalam memperjuangkan demokratisasi ekonomi.
Dengan semangat introspeksi dan komitmen baru, para aktivis ini berharap agar reformasi yang telah memasuki usia ke-28 tahun ini tidak lagi sekadar menjadi istilah politik, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Dukungan terhadap program Presiden, menurut mereka, adalah langkah strategis untuk mempercepat terciptanya demokrasi yang substantif dan berkeadilan.
Comments (0)