Komdigi: Spektrum untuk Internet 6G di Indonesia Belum Memadai

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya angkat bicara mengenai wacana peluncuran jaringan internet generasi keenam (6G) di Indonesia. Dalam sebuah forum teknologi yang digelar secara hibrida pada pekan ini, pejabat tinggi Komdigi mengakui bahwa negeri ini masih menghadapi kesenjangan signifikan pada sisi spektrum frekuensi dan kapasitas infrastruktur penunjang sehingga target lompatan teknologi tersebut dinilai belum realistis dalam waktu dekat. Pernyataan ini sekaligus membuka diskusi publik tentang arah kebijakan telekomunikasi nasional saat sebagian negara maju mulai menguji coba 6G.

Pernyataan Resmi Komdigi

1. 15 Mei 2026, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Komdigi memaparkan peta jalan digital Indonesia 2035 dalam sebuah seminar yang dihadiri pelaku industri dan akademisi.
2. Dalam sesi tanya jawab, ia secara terbuka menyampaikan bahwa ketersediaan pita frekuensi untuk 6G masih sangat terbatas. “Kami tidak ingin terjebak pada euforia teknologi tanpa kesiapan fundamental. Spektrum adalah jantungnya 6G, dan saat ini Indonesia baru memasuki fase awal migrasi 5G,” ujarnya.
3. Komdigi merujuk pada hasil studi kelayakan internal yang menunjukkan bahwa kebutuhan lebar pita 6G pada pita tinggi (above 100 GHz) belum dapat dipenuhi dari alokasi yang ada. Regulator masih harus merampungkan penataan ulang frekuensi existing dan menyelesaikan transisi siaran TV analog ke digital secara menyeluruh.

Tantangan Spektrum Frekuensi yang Dihadapi

1. Data Komdigi menunjukkan bahwa layanan 6G idealnya memerlukan saluran selebar 400 MHz hingga 1 GHz pada pita gelombang milimeter (mmWave) dan sub-terahertz. Sementara itu, total alokasi pita 5G di rentang 2,3 GHz dan 3,5 GHz yang sudah dilelang kepada operator seluler baru mencapai rata-rata 100 MHz per operator, itu pun belum dimanfaatkan maksimal.
2. Pita frekuensi 6 GHz, yang oleh banyak regulator global diusulkan menjadi jembatan menuju 6G, di Indonesia masih digunakan oleh satelit dan layanan tetap. “Relokasi pengguna eksisting membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi lintas sektor,” tambah pejabat Komdigi.
3. Ketidaktersediaan spektrum mmWave yang cukup (26 GHz dan 28 GHz) menambah beban. Saat ini hanya satu operator yang telah menggelar uji terbatas 5G mmWave, itupun di area hotspot terbatas seperti stadion dan pusat bisnis.

Infrastruktur Penunjang yang Tertinggal

1. Penetrasi pengguna 5G di Indonesia hingga kuartal I 2026 masih sekitar 12% dari total pelanggan seluler, dengan cakupan geografis terkonsentrasi di kota-kota besar. Kondisi ini membuat operator belum memiliki insentif ekonomi untuk berekspansi ke 6G dalam lima tahun ke depan.
2. Jaringan tulang punggung fiber optik baru menjangkau sekitar 60% kecamatan, sedangkan 6G memerlukan backhaul berkapasitas puluhan gigabit per detik. Tanpa fiberisasi menyeluruh, latensi rendah yang dijanjikan 6G sulit terwujud.
3. Beban biaya penggelaran BTS 6G yang diperkirakan empat kali lipat lebih mahal dari BTS 5G menjadi kendala tersendiri di tengah margin laba operator yang masih tipis.

Perspektif Ganda: Peluncuran 6G di Indonesia

Para pemangku kepentingan terbelah dalam menyikapi urgensi 6G. Beberapa kalangan industri dan peneliti mendorong pemerintah segera menyiapkan cetak biru frekuensi agar Indonesia tidak kembali menjadi pengadopsi terlambat seperti pada era 4G. Di sisi lain, operator seluler dan asosiasi telekomunikasi mengingatkan agar fokus tetap pada optimalisasi 5G dan pemerataan akses internet dasar di wilayah tertinggal.

• Mempercepat transformasi digital nasional dengan kecepatan data hingga 1 Tbps, membuka peluang holografik, telemedicine bedah jarak jauh, dan pabrik otonom sepenuhnya.
• Mengamankan posisi Indonesia dalam rantai pasok teknologi global sehingga tidak kehilangan daya saing investasi manufaktur perangkat pintar.
• Mendorong kemandirian teknologi melalui riset dan pengembangan perangkat 6G di dalam negeri.

• Ketiadaan spektrum yang memadai membuat lelang 6G terlalu prematur dan berisiko tumpang tindih dengan utilisasi 5G yang masih rendah.
• Beban investasi yang sangat besar dapat mengganggu kesehatan keuangan operator dan berpotensi membebani konsumen melalui kenaikan tarif.
• Fokus pada 6G dikhawatirkan mengalihkan anggaran negara dari program prioritas seperti konektivitas desa dan pengentasan blank spot yang lebih mendesak.