Proyek Bayar Tol Nirsentuh Mangkrak, Ini Biang Keroknya

Di tengah padatnya lalu lintas gerbang tol Cikampek, seorang pengendara tampak gelisah. Tangannya sibuk merogoh saku untuk mencari uang pas, sementara antrean di belakangnya kian memanjang. Bunyi klakson bersahutan, menciptakan simfoni tidak sabar khas jam sibuk. Pemandangan ini seharusnya tinggal kenangan jika proyek Multi Lane Free Flow (MLFF)—sistem transaksi tol nirsentuh yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan—berjalan sesuai rencana. Namun, sejak pertama kali digaungkan empat tahun lalu, proyek bernilai triliunan rupiah ini tak kunjung memperlihatkan wujud nyata. Alih-alih melesat, MLFF justru seperti kendaraan mogok di bahu jalan tol pembangunan infrastruktur digital Indonesia.

Proyek MLFF dirancang untuk menggantikan transaksi manual dan kartu tol berbasis kontak dengan teknologi pembacaan pelat nomor secara otomatis dan aplikasi ponsel. Ketika melintas di bawah gantry, kendaraan langsung terdeteksi dan saldo terpotong tanpa perlu mengurangi kecepatan—sebuah lompatan radikal dari sistem tap-and-go yang masih banyak dikeluhkan. Namun, hingga kini, baru segelintir ruas yang terpasang perangkat uji coba, dan implementasi penuh terasa semakin jauh dari panggang api.

Teknologi Canggih Terganjal Regulasi dan Kepercayaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Jalan Tol menjadi salah satu ganjalan awal. Regulasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggar transaksi nirsentuh—misalnya kendaraan tanpa saldo cukup atau pelat nomor tidak terbaca. Selain itu, pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang menjadi payung hukum penerapan MLFF berjalan lambat di tingkat kementerian. Akibatnya, kontrak kerja sama dengan penyedia teknologi asing—Hungaria yang menjadi mitra utama—berkali-kali harus direvisi.

“MLFF bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyentuh kedaulatan data dan kepercayaan publik. Sistem akan merekam setiap pergerakan kendaraan, dan pemerintah perlu memastikan tidak ada kebocoran data ke pihak ketiga tanpa izin,” ujar Dr. Hengky Purwanto, pengamat transportasi dari Universitas Tujuh Belas Agustus, dalam sebuah diskusi virtual.

Ketakutan akan kegagalan sistem juga membayangi. Proyek yang sempat diujicoba di Tol Jagorawi ini dikabarkan mengalami kendala akurasi pembacaan pelat nomor saat cuaca buruk dan pada kendaraan dengan pelat kotor atau tidak standar. Padahal, di negara seperti Hongaria dan berbagai negara Eropa, teknologi serupa sudah matang. Perbedaan kondisi lapangan Indonesia—mulai dari variasi bentuk pelat hingga perilaku pengemudi—menjadi tantangan tersendiri yang belum sepenuhnya terpecahkan.

Dua Sisi Mata Uang: Pro dan Kontra MLFF di Indonesia

Bagi para pendukungnya, MLFF adalah keniscayaan. Antrean di gerbang tol diestimasi membuang lebih dari 20 juta liter bahan bakar per tahun dan menyumbang emisi karbon yang signifikan. Dengan transaksi nirsentuh, waktu tempuh perjalanan bisa terpangkas hingga 30 persen. Operator tol seperti Jasa Marga pun menyambut baik karena potensi pemangkasan biaya operasional petugas dan perawatan gardu fisik yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.

Namun, di sisi lain, skeptisisme tidak kalah deras. Pertama, investasi awal yang mencapai Rp4,5 triliun dianggap terlalu besar, apalagi di saat pemerintah tengah mengencangkan ikat pinggang pascapandemi. Kedua, risiko penolakan sosial: tidak semua pengguna tol memiliki akses ke aplikasi pintar atau ponsel yang kompatibel, sementara transaksi berbasis tunai masih menjadi andalan masyarakat di jalur nontol. Ketiga, potensi pembengkakan biaya: jika akurasi rendah, operator bisa kehilangan pendapatan, dan biaya recovery bisa membebani konsumen melalui kenaikan tarif.

Harapan di Tengah Kebuntuan: Uji Coba Terbatas Diperluas

Meskipun mandek, secercah kemajuan terlihat pada awal 2026 ketika Kementerian PUPR bersama BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) mengumumkan rencana uji coba MLFF di empat ruas tol Trans-Jawa. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mengubur mimpi bebas antre. Meski demikian, target operasional penuh mundur kembali ke tahun 2028, mundur dua kali dari jadwal semula 2025. Banyak pihak menilai, percepatan hanya bisa terjadi apabila ada penyederhanaan regulasi yang lebih radikal dan jaminan perlindungan data pengguna yang transparan.

Di ujung hari, proyek MLFF adalah cermin dari dilema modernisasi infrastruktur Indonesia: antara lompatan teknologi dan realitas birokrasi. Sambil menunggu kepastian, para pengendara masih harus bersabar dengan bunyi decitan rem dan denting uang receh yang jatuh di aspal gerbang tol.