Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Meja Hijau, Kuasa Hukum Tegaskan Klien Siap Hadir dan Buktikan Dokumen Asli

Jakarta - Proses hukum atas dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Dua terlapor, pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial dr Tifa, dijadwalkan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menanggapi perkembangan ini, pihak Jokowi menyatakan kesiapan penuh untuk hadir memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim, termasuk menunjukkan dokumen pendidikan asli yang selama ini kerap dipertanyakan.

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, yang menekankan kliennya tidak akan menghindar dari proses pembuktian. Ia mengonfirmasi bahwa mantan Wali Kota Solo itu akan memenuhi panggilan persidangan dan secara terbuka memperlihatkan bukti autentik terkait riwayat pendidikannya. Langkah ini diambil untuk meredam spekulasi yang berkembang luas di masyarakat sejak tuduhan tersebut pertama kali mencuat.

"Tentunya Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya, termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya sebagaimana berulangkali disampaikannya dalam berbagai kesempatan," ujar Rivai Kusumanegara saat dihubungi media kami, Selasa (23/6/2026).

Pihak kuasa hukum menilai bahwa kehadiran langsung Jokowi merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk meluruskan informasi yang simpang siur. Menurut laporan yang dihimpun, kejelasan status dokumen tersebut diyakini akan menjadi titik terang atas polemik berkepanjangan yang menyeret nama kedua tokoh publik tersebut ke ranah pidana.

Dalam perkembangan terpisah, diketahui bahwa Roy Suryo dan dr Tifa sebelumnya tidak dilakukan penahanan oleh penyidik meskipun berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Keduanya mengaku kooperatif selama proses penyelidikan dan menyatakan tidak memiliki rencana untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini diprediksi akan menarik perhatian publik yang cukup besar mengingat status Jokowi sebagai mantan kepala negara.