JAKARTA — Lemhannas Dorong Penguatan Multilateralisme Lewat Forum Geopolitik

Ruang utama Gedung Lemhannas RI di Jakarta pagi itu berubah menjadi labirin diplomasi dan gagasan. Para pakar geopolitik, diplomat senior, hingga perwakilan lembaga internasional duduk dalam formasi setengah lingkaran. Di tengah ruangan, layar besar menampilkan peta dunia dengan titik-titik panas konflik yang berkedip. Suasana hening sesaat ketika Gubernur Lemhannas membuka Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-10 dengan satu kalimat yang langsung menohok: "Multilateralisme bukan pilihan, melainkan kebutuhan agar kita tidak saling menghancurkan."

Forum yang digelar selama dua hari ini mengusung tema besar "Penguatan Multilateralisme di Tengah Fragmentasi Global". Pesannya jelas: di saat negara-negara besar kian asyik dengan agenda unilateral, Indonesia melalui Lemhannas mencoba menjadi jangkar untuk menarik kembali komitmen global pada kerja sama. Namun, di balik optimisme itu, sejumlah peserta justru mempertanyakan efektivitas forum semacam ini di tengah menguatnya politik kekuatan.

Mengapa Multilateralisme Perlu Diselamatkan?

Multilateralisme sedang tidak baik-baik saja. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lumpuh oleh veto, Dewan Keamanan PBB sering kali hanya menjadi panggung debat tanpa resolusi, dan blok-blok ekonomi baru seperti BRICS dan Indo-Pacific Economic Framework justru menciptakan polarisasi baru. Dalam konteks inilah Lemhannas memposisikan JGF ke-10 sebagai ruang refleksi bersama.

Menurut data yang dipaparkan dalam salah satu sesi pleno, lebih dari 60% negara berkembang merasa suara mereka tidak terwakili dalam arsitektur keamanan global. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi diplomasi bebas-aktif dan pengalaman memimpin G20 serta ASEAN, merasa perlu mengambil peran lebih besar dalam merumuskan tata dunia yang lebih inklusif.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada institusi global yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua. Dunia sudah berubah, tetapi meja perundingan masih ditempati aktor yang sama," ujar Duta Besar Andri Hadi, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, saat menjadi panelis utama. "Forum seperti JGF penting untuk menyamakan frekuensi, tetapi harus ada lompatan selanjutnya menuju aksi konkret."

Antara Solidaritas Global dan Kepentingan Nasional

Namun, tidak semua peserta sepakat bahwa penguatan multilateralisme adalah jalan lurus tanpa rintangan. Seorang analis pertahanan yang hadir secara daring dari London, Dr. Rebecca Thornton, mengingatkan bahwa multilateralisme sering kali hanya menjadi topeng bagi kepentingan negara-negara besar. Ia mencontohkan bagaimana sanksi ekonomi kerap dijatuhkan tanpa mandat PBB, atau bagaimana perjanjian iklim internasional tidak diikuti oleh pendanaan yang memadai bagi negara berkembang.

Kritik lain datang dari ekonom politik Dr. Hendra Kusuma dari Universitas Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, ia menyatakan bahwa negara-negara menengah seperti Indonesia sering kali terjebak dalam posisi ambigu: di satu sisi mengadvokasi kerja sama global, di sisi lain tetap menjalin hubungan bilateral yang kadang bertentangan dengan semangat multilateral.

"Kita mendorong solidaritas ASEAN, tapi di saat yang sama kita juga terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan bilateral yang justru mengikis solidaritas kawasan. Ada kontradiksi yang perlu diakui secara jujur," kata Hendra. "Forum semacam JGF harus berani membahas paradoks ini, bukan hanya merayakan jargon-jargon diplomasi."

Di sisi lain, Gubernur Lemhannas menegaskan bahwa kritik tersebut justru menjadi alasan mengapa forum seperti JGF harus terus digelar. Menurutnya, Indonesia memiliki modal historis sebagai jembatan—dari Konferensi Asia Afrika hingga Bali Democracy Forum—yang membuktikan bahwa dialog inklusif dapat menghasilkan konsensus meskipun para pihak memiliki kepentingan yang bertabrakan.

Menuju Arsitektur Kemanan yang Lebih Adil: Pro dan Kontra

Sebagai sebuah forum berbasis kajian, JGF ke-10 tidak berpretensi menghasilkan deklarasi mengikat. Namun, rekomendasi yang muncul dari diskusi akan diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan. Salah satu rekomendasi paling berani yang mengemuka adalah perlunya reformasi menyeluruh pada sistem pemungutan suara di PBB, termasuk pengurangan hak veto di Dewan Keamanan. Rekomendasi ini disambut tepuk tangan dari sebagian peserta, tetapi juga menimbulkan keraguan dari mereka yang realistis terhadap dinamika kekuasaan global.

Para peneliti Lemhannas sendiri menekankan bahwa pendekatan yang ditawarkan bukanlah utopia multilateralisme, melainkan multilateralisme pragmatis—model kerja sama yang tidak mengharuskan semua negara menjadi sekutu dekat, tetapi cukup menjadi mitra yang saling menghormati aturan main bersama. Dalam sesi penutupan, seorang peserta dari Afrika Selatan menyampaikan dengan nada getir: "Kami sudah lelah menjadi penonton dalam drama keamanan global yang naskahnya ditulis oleh orang lain. Jika forum ini ingin berbeda, libatkan kami sejak halaman pertama."

Forum ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan diskusi ini dalam kerangka Track-2 diplomacy sepanjang tahun, sebelum JGF ke-11 digelar. Apakah forum ini akan menjadi katalis perubahan atau sekadar pertemuan tahunan yang hangat di ruangan ber-AC, waktu yang akan menjawab.