Jakarta — DJP Kirim Email Peringatan kepada 1,85 Juta Penunggak Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas dengan mengirimkan email pengingat secara massal kepada 1,85 juta wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan pajak. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penegakan kepatuhan yang lebih lunak sebelum berlanjut ke tahap penagihan aktif.

Kronologi Pengiriman Email Peringatan

Pengiriman email ini bukan tindakan mendadak, melainkan hasil dari proses identifikasi dan pemetaan data tunggakan yang dilakukan DJP secara bertahap.

1. Fase Identifikasi Data (Mei-Juni 2026): DJP melakukan penelusuran basis data untuk mengidentifikasi wajib pajak dengan status tunggakan. Dari hasil pemetaan, ditemukan 1,85 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang memiliki utang pajak belum dilunasi.
2. Penyusunan Konten Pengingat (Minggu Ketiga Juni 2026): Tim DJP merancang email dengan format baku yang berisi informasi jumlah tunggakan, jenis pajak, tahun pajak terkait, serta imbauan untuk segera melakukan pelunasan.
3. Pengiriman Gelombang Pertama (Akhir Juni 2026): Email dikirim secara bertahap dalam beberapa gelombang untuk menghindari lonjakan lalu lintas di sistem perpajakan daring.
4. Tindak Lanjut dan Monitoring: DJP memantau respons dari email tersebut, termasuk peningkatan pembayaran atau permohonan klarifikasi dari wajib pajak.

Pernyataan Resmi DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam media briefing pada Selasa, 30 Juni 2026, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pendekatan persuasif sebelum tindakan yang lebih keras. "Kami ingin memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela. Jika tidak ada respons, maka akan berlanjut ke surat teguran resmi dan penagihan aktif sesuai Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa," ujar Inge.

Dasar Hukum dan Mekanisme

Pengiriman email ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang mengatur tahapan penagihan dimulai dari imbauan lunak, surat teguran, hingga penyitaan aset. DJP menekankan bahwa email hanya bersifat pengingat, bukan surat teguran resmi. Hasil analisis internal menunjukkan bahwa 60% penunggak pajak yang menerima email pengingat pada tahun sebelumnya segera melakukan pelunasan atau mengajukan permohonan angsuran. Sementara itu, 40% sisanya masuk ke daftar penagihan aktif. Kepatuhan sukarela yang tinggi pada gelombang pertama pengingat ini menjadi alasan DJP melanjutkan program ini secara lebih luas pada 2026.

Respon Wajib Pajak dan Potensi Kendala

Sejak email dikirimkan, sejumlah wajib pajak melaporkan kebingungan terkait keabsahan pesan yang diterima. DJP mengimbau agar wajib pajak memeriksa kembali kebenaran email melalui kanal resmi seperti layanan telepon Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Di sisi lain, pengiriman massal ini juga memicu perdebatan tentang efektivitas komunikasi digital. Sebagian pengamat menilai bahwa tidak semua wajib pajak memiliki akses setara terhadap email, terutama pelaku usaha kecil di daerah yang mungkin lebih terjangkau melalui pendekatan langsung atau surat fisik.