Serang, Banten — OJK Setujui Merger Delapan BPR Jadi PT BPR Pusaka Dana

Pagi itu, delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah Serang, Banten, resmi menyandang nama baru: PT BPR Pusaka Dana. Keputusan ini bukan sekadar pergantian papan nama, melainkan babak baru konsolidasi perbankan skala mikro yang digerakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan persetujuan yang terbit pada awal tahun ini, OJK berharap penggabungan aset, tata kelola, dan sumber daya manusia tersebut dapat menjadi tameng di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

Delapan BPR yang terlibat memiliki rekam jejak panjang sebagai penopang ekonomi kerakyatan, mulai dari kredit pedagang pasar hingga pinjaman usaha kecil. Namun, ketatnya persaingan dengan bank umum dan maraknya platform pinjaman digital membuat mereka kerap terhimpit. Merger ini menjadi jawaban atas kegelisahan itu: memperkuat permodalan hingga Rp120 miliar dari total aset yang sebelumnya terfragmentasi, sekaligus menyehatkan rasio kecukupan modal (CAR) yang sempat merosot di beberapa entitas.

Dari Delapan Menjadi Satu: Cetak Biru Konsolidasi

Proses penggabungan ini tidak terjadi dalam semalam. OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia telah menyusun peta jalan sejak dua tahun lalu, mengingat sejumlah BPR menunjukkan gejala rentan—non-performing loan mulai merangkak, likuiditas menyempit, dan inovasi produk jalan di tempat. Rapat pemegang saham digelar secara paralel, dan akhirnya seluruh pihak sepakat bahwa bersatu adalah pilihan paling logis.

Menurut catatan OJK, delapan BPR tersebut sebelumnya memiliki rata-rata aset hanya Rp8–20 miliar, dengan jangkauan layanan yang tumpang tindih. Setelah merger, PT BPR Pusaka Dana menjadi BPR dengan aset terbesar kesembilan di Banten, langsung membawahi 12 kantor cabang dan lebih dari 200 karyawan. Nasabah pun dijanjikan layanan yang lebih luas, termasuk akses mobile banking yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir BPR besar.

"Integrasi ini adalah langkah vital. BPR sering dianggap remeh, padahal mereka garda terdepan pembiayaan UMKM di pelosok. Dengan merger, kami bisa menyediakan layanan setara bank umum tanpa meninggalkan sentuhan personal," kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, dalam pernyataan tertulisnya.

Pernyataan tersebut menegaskan optimisme regulator bahwa konsolidasi bukanlah akhir dari identitas lokal, melainkan awal dari efisiensi yang sudah dinanti. Nasabah lama tidak lagi terkendala biaya transfer antarcabang yang dulu dianggap antar-bank berbeda, karena kini semuanya berada dalam satu sistem terpadu.

Efisiensi vs. Kekhawatiran: Dua Sisi Mata Uang yang Sama

Meskipun narasi penguatan bergulir kencang, merger ini tak lepas dari perdebatan di kalangan pengamat perbankan daerah. Efisiensi seringkali disandingkan dengan pemangkasan—mulai dari jumlah karyawan, penutupan kantor yang dianggap berlebih, hingga pengurangan porsi kredit sektor informal yang risikonya sulit dikendalikan. BPR Pusaka Dana dihadapkan pada tantangan mempertahankan nilai-nilai tradisional: mengenal nasabah secara pribadi, menerima agunan nonformal, dan fleksibilitas penjadwalan angsuran yang selama ini menjadi keunggulan BPR dibanding bank umum.

Para pelaku UMKM di Serang pun menyuarakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka berharap suku bunga kredit dapat lebih rendah karena biaya dana (cost of fund) yang mengecil pascamerger. Di sisi lain, mereka khawatir kehilangan relasi personal dengan mantan pengelola BPR yang sudah memahami karakter bisnis mereka selama bertahun-tahun. "Dulu saya bisa datang langsung ke rumah pak lurah yang merangkap kepala cabang, sekarang harus lewat call center," keluh seorang pedagang kain di Pasar Induk Rau, mencerminkan kecemasan yang kerap muncul dalam setiap proses standardisasi.

Pro dan Kontra: Menimbang Langkah Konsolidasi

Berikut analisis dua perspektif utama dari keputusan merger delapan BPR ini:

• Penguatan Permodalan: Total aset gabungan mencapai Rp120 miliar, memperbaiki rasio permodalan dan daya tahan terhadap kredit macet.
• Efisiensi Operasional: Sistem back office, IT, dan sumber daya manusia disatukan, memangkas biaya operasional hingga 30% berdasarkan kajian OJK.
• Perluasan Layanan Digital: Nasabah kini memiliki akses mobile banking dan ATM bersama, menjawab tuntutan zaman tanpa kehilangan segmen mikro.
• Diversifikasi Risiko: Portofolio kredit lebih tersebar di delapan eks-wilayah, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

• Potensi Pemutusan Hubungan Kerja: Tumpang tindih posisi administrasi dan teller dapat memicu PHK massal, meskipun OJK menekankan bahwa tidak ada pengurangan karyawan dalam waktu dekat.
• Hilangnya Kedekatan Personal: Pengambilan keputusan kredit menjadi lebih terpusat, sehingga analisis karakter nasabah tak lagi dominan.
• Risiko Monopoli Lokal: Dengan menguasai delapan pasar eks-BPR, entitas baru bisa menaikkan suku bunga pinjaman secara kolektif jika tidak diawasi ketat.
• Penyesuaian Budaya Kerja: Menggabungkan delapan budaya perusahaan yang berbeda bukan hal mudah dan bisa menimbulkan resistensi internal.

OJK sendiri telah menyiapkan sejumlah mitigasi, termasuk kewajiban BPR Pusaka Dana untuk tetap menyalurkan minimal 60% kredit produktif ke UMKM lokal dan mempertahankan seluruh kantor cabang selama dua tahun pertama. Meski demikian, waktu yang akan membuktikan apakah merger ini benar-benar menjadi pusaka penyelamat, atau justru luka baru bagi ekonomi kerakyatan Banten.