Aturan Baru Dirjen Pajak: Karyawan Tak Otomatis Kuasa Wajib Pajak

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengubah ketentuan kuasa wajib pajak bagi karyawan perusahaan. Melalui peraturan terbaru, karyawan tidak lagi dapat secara otomatis bertindak sebagai kuasa wajib pajak hanya berdasarkan hubungan kerja. Kini, penunjukan kuasa harus memenuhi persyaratan substantif yang lebih ketat, menandai pergeseran fundamental dari praktik lama yang selama ini memberi fleksibilitas tinggi bagi korporasi.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2025 yang mulai berlaku awal tahun ini. Regulasi tersebut merevisi ketentuan sebelumnya, yaitu PER-04/PJ/2020, yang masih memungkinkan karyawan—terutama dari divisi keuangan atau pajak—mewakili perusahaan tanpa perlu membuktikan kompetensi teknis spesifik. Kini, DJP menegaskan bahwa kuasa wajib pajak harus memiliki sertifikat kompetensi perpajakan, bukan sekadar surat kuasa dari direksi.

"Kami ingin memastikan bahwa yang berhadapan dengan otoritas pajak adalah pihak yang benar-benar memahami hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini untuk melindungi wajib pajak sendiri dari potensi kesalahan administrasi yang merugikan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam keterangan resmi.

Cakupan dan Syarat Baru

Berdasarkan aturan baru, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi kuasa wajib pajak:

• Kompetensi terverifikasi: memiliki sertifikat brevet pajak minimal tingkat B atau sertifikasi konsultan pajak yang masih berlaku.
• Hubungan hukum jelas: bagi kuasa dari internal perusahaan, wajib menyertakan surat keputusan pengangkatan sebagai penanggung jawab perpajakan, bukan sekadar karyawan biasa.
• Terdaftar di sistem DJP: data kuasa harus direkam dalam sistem administrasi DJP sebelum dapat menjalankan fungsi perwakilan, baik untuk pelaporan maupun pemeriksaan.

Perubahan ini berdampak langsung pada ribuan perusahaan—terutama usaha menengah dan kecil—yang selama ini mengandalkan staf administrasi rangkap jabatan sebagai kuasa pajak. Kini, jika perusahaan tidak memiliki karyawan bersertifikat, mereka harus menunjuk konsultan pajak eksternal atau segera melatih karyawan internal untuk memperoleh sertifikasi.

Dua Sisi Mata Uang

Kebijakan ini memunculkan perdebatan. Di satu sisi, langkah DJP dipandang sebagai upaya positif meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Di sisi lain, dunia usaha—khususnya UMKM—menyoroti tambahan beban biaya dan waktu yang mungkin timbul.

Pro: Memperkuat Integritas dan Kepatuhan
Dengan mewajibkan kompetensi, DJP berharap interaksi antara fiskus dan wajib pajak lebih substansial. Kuasa yang paham aturan perpajakan dapat meminimalkan sengketa, menghindari salah tafsir regulasi, dan mempercepat proses administrasi. Sertifikasi juga menjadi tameng bagi perusahaan dari oknum internal yang tidak kompeten. Dalam jangka panjang, standarisasi ini bisa meningkatkan tax ratio karena data pelaporan lebih akurat dan risiko sanksi administrasi menurun.

Kontra: Beban Administrasi Baru
Pelaku usaha kecil menengah mengeluhkan biaya tambahan untuk mengakses konsultan pajak resmi, yang tarifnya bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas, membiayai sertifikasi brevet bagi satu karyawan pun bukan pilihan murah. Selain itu, masa transisi pendaftaran kuasa di sistem DJP dinilai terlalu sempit, menimbulkan antrean panjang dan potensi keterlambatan pelaporan. Kritik juga muncul bahwa aturan ini belum mempertimbangkan realitas di daerah, di mana akses terhadap pelatihan perpajakan masih terbatas.

Perbandingan Pro dan Kontra

• Pro: Mendorong profesionalisme kuasa pajak; mengurangi risiko kesalahan administrasi; melindungi wajib pajak dari sanksi; memperbaiki kualitas data perpajakan.
• Kontra: Meningkatkan biaya kepatuhan (compliance cost) terutama bagi UMKM; masa transisi singkat; akses sertifikasi belum merata di seluruh Indonesia; potensi perlambatan proses bisnis karena ketergantungan pada pihak eksternal.

Dengan segala dinamikanya, aturan ini menjadi titik balik hubungan otoritas pajak dan wajib pajak badan. Pemerintah diharapkan segera menyediakan saluran pelatihan dan sertifikasi yang terjangkau, agar tujuan meningkatkan kepatuhan tidak justru menjadi penghambat pertumbuhan usaha.