[JAKARTA] Harga Pertamax Naik Rp3.950, Pertamax Green Tembus Rp17 Ribu

Rabu pagi di sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta, layar digital penunjuk harga menampilkan angka yang langsung menghentak. Deretan kendaraan yang biasa mengisi BBM non-subsidi tampak sejenak gamang—lonjakan yang tak biasa menghiasi papan informasi elektronik. Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) memberlakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang membuat Pertamax dan Pertamax Green 95 meroket. Di salah satu SPBU kawasan Kuningan, sang operator isyaratkan bahwa banyak pengendara bertanya, "Naiknya kok langsung sampai Rp4.000-an, Mas?"

Rincian Kenaikan: Pertamax dan Pertamax Green 95 Melonjak

Data resmi Pertamina menunjukkan perubahan yang tajam. Harga Pertamax pada 1 Juni 2026 tercatat Rp12.300 per liter; per 10 Juni, harga itu melejit menjadi Rp16.250 per liter—kenaikan absolut Rp3.950 atau sekitar 32,1 persen. Tak kalah mengejutkan, Pertamax Green 95 yang pada awal bulan dijual Rp12.900 per liter kini bertengger di Rp17.000 per liter, naik Rp4.100 atau 31,8 persen. Angka ini menjadi rekor kenaikan tertinggi sekaligus untuk produk bensin RON 92 dan campuran etanol RON 95 sepanjang 2026.

Stabilitas di Segmen Diesel dan Bensin Premium: Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax Turbo Tidak Berubah

Di tengah lonjakan tersebut, tiga produk BBM non-subsidi lain ternyata tidak ikut terkerek. Harga Pertamina Dex (RON 60, cetane tinggi), Pertamax Turbo (RON 98), dan Dexlite (varian diesel menengah) tetap seperti posisi 1 Juni, berkisar di atas Rp20 ribu per liter. Stabilitas ini, menurut sumber internal, disebabkan oleh formula harga yang berbeda serta strategi buffer stok yang lebih panjang untuk produk diesel ketimbang bensin. Artinya, segmen konsumen kendaraan diesel modern relatif tidak terkena dampak langsung.

Menimbang Dua Sisi: Keberlanjutan Bisnis versus Daya Beli Masyarakat

Perspektif pertama mewakili kepentingan korporasi dan fundamental fiskal. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang berkelanjutan dan pelemahan nilai tukar rupiah praktis menggerus margin Pertamina pada produk non-subsidi. Dengan terus menahan harga, beban kas perusahaan akan membengkak.

"Penyesuaian ini adalah langkah terukur agar operasional tetap sehat dan ketahanan stok nasional terjaga. Tanpa penyesuaian, risiko kelangkaan justru lebih besar," ujar seorang pejabat Kementerian BUMN yang enggan disebut namanya dalam diskusi terbatas.

Namun dari perspektif masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi non-subsidi dan pelaku usaha kecil transportasi, kenaikan ini adalah pukulan berat. Beban operasional harian akan melonjak, dan daya beli rumah tangga yang baru saja pulih dari tekanan inflasi pangan kembali terancam. Kelompok konsumen yang tadinya memilih Pertamax sebagai alternatif lebih bersih dari Premium (subsidi) kini harus merogoh kocek lebih dalam. "Kalau terus begini, biaya ojek online dan logistik pasti naik. Kami yang kena efek berantainya," keluh seorang pengemudi logistik di Terminal Tanjung Priok saat mengisi solar. Kenaikan harga BBM non-subsidi tak jarang memantik ekspektasi inflasi transportasi dan berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Dampak Sektoral dan Peta Pilihan Konsumen

Kenaikan harga juga berpotensi mengubah peta konsumsi BBM. Konsumen di segmen Pertamax—biasanya pemilik kendaraan berkapasitas mesin menengah—mungkin beralih ke Premium (subsidi) jika tidak dibatasi regulasi, memperlebar beban subsidi negara. Di sisi lain, pengguna Pertamax Green 95 yang relatif lebih kecil pasarnya, kemungkinan akan beralih kembali ke Pertamax biasa atau tetap bertahan dengan mempertimbangkan nilai oktan dan emisi. Produsen otomotif pun dikhawatirkan menghadapi perlambatan penjualan kendaraan bermesin bensin yang lebih sensitif harga.

Pro: Menjaga keberlangsungan fiskal Pertamina dan menghindari kelangkaan; memberikan sinyal harga yang lebih mencerminkan keekonomian global; mendorong diversifikasi energi dan efisiensi konsumsi. Kontra: Memperberat biaya hidup rumah tangga, khususnya di sektor transportasi; berpotensi memicu inflasi susulan dan efek domino pada logistik; memperbesar kemungkinan migrasi konsumen ke BBM bersubsidi yang bisa membebani APBN.