Jakarta, Beritadua.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyerukan agar ketahanan energi dan pangan diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Seruan itu mengemuka di tengah meningkatnya tekanan global akibat krisis iklim dan eskalasi ketegangan geopolitik yang mulai mengganggu rantai pasok internasional serta stabilitas ekonomi.

Eddy menekankan bahwa situasi dunia yang terus bergejolak harus justru menjadi katalis bagi Indonesia untuk memacu penguatan fondasi pembangunan secara lebih serius. Ia memandang, target pertumbuhan tinggi tidak akan bermakna jika tidak dibarengi oleh kemandirian energi dan ketahanan pangan yang kokoh dari level domestik.

Krisis Iklim dan Geopolitik sebagai Momentum

Dalam sejumlah diskusi yang dilaporkan tim Beritadua.com, Eddy menyampaikan bahwa fenomena perubahan iklim telah memicu gelombang gangguan produksi dan distribusi pangan di banyak negara. Di saat yang sama, ketegangan geopolitik antarnegara besar menciptakan ketidakpastian pada suplai energi fosil dan mineral krusial. Menurutnya, Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah tidak boleh bergantung pada dinamika eksternal yang sulit diprediksi. “Pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan berarti tanpa ketahanan energi dan pangan yang kokoh. Menjadikan keduanya sebagai investasi strategis adalah satu-satunya jalan agar kita mampu menghadapi guncangan global ke depan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang dikutip media kami, Selasa. Ia menambahkan, kemandirian itu harus dibangun melalui skema pembangunan berkelanjutan yang mengadopsi prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kompas Pembangunan

Bagi Eddy, konstitusi telah memberikan panduan jelas melalui Pasal 33 yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut, katanya, harus dihidupkan dalam kebijakan energi dan pangan nasional agar pertumbuhan ekonomi tidak sekadar angka, melainkan benar-benar mencerminkan kesejahteraan rakyat.

“Pasokan energi dan pangan yang stabil, terjangkau, serta berkelanjutan bukan hanya urusan kementerian teknis, tetapi menjadi prasyarat bagi seluruh skenario pertumbuhan kita,” tegasnya. “Inilah investasi yang paling fundamental.”

Eddy juga menyoroti perlunya akselerasi transisi energi bersih berbasis potensi dalam negeri seperti panas bumi, tenaga surya, dan hidroelektrik. Sementara di sektor pangan, ia mendorong modernisasi pertanian, perluasan lahan produktif, serta penguatan lumbung-lumbung pangan daerah agar Indonesia tidak lagi rentan terhadap fluktuasi impor. Media kami mencatat, berbagai data global menunjukkan bahwa ketergantungan pada rantai pasok tunggal untuk energi dan bahan pangan pokok telah memicu inflasi mendadak di negara berkembang saat terjadi guncangan pasokan. Kondisi inilah yang berulang kali disuarakan Eddy agar menjadi pelajaran berharga bagi para pemangku kepentingan nasional.

Sinergi antara Pusat dan Daerah Diperkuat

Eddy juga menekankan pentingnya sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan energi dan pangan sebagai investasi bersama. Menurutnya, provinsi-provinsi yang memiliki potensi energi terbarukan maupun lahan pertanian luas harus mendapat dukungan pendanaan dan transfer teknologi yang memadai. “Ketahanan energi dan pangan tidak bisa dibangun dari Jakarta saja. Daerah-daerah harus menjadi motor, bukan sekadar pelaksana. Dana desa, BUMDes, dan investasi daerah harus mulai diarahkan ke sektor ini,” ujarnya menambahkan. Dengan kerangka kerja yang memadukan pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketahanan sumber daya vital, Indonesia diharapkan mampu mengubah tekanan global menjadi lompatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.