Jakarta - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daera

Menurut Bima Arya, mengaitkan perilaku korupsi dengan nominal gaji merupakan pandangan yang terlalu simplistis dan tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Ia menekankan bahwa godaan melakukan tindak pidana korupsi bukan semata-mata karena kekurangan penghasilan, melainkan lebih pada lemahnya integritas dan sistem pengawasan yang belum optimal.

"Saya tidak sepakat kalau besaran gaji kepala daerah dikaitkan dengan perilaku korupsi,"

tegas Bima Arya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Sabtu (4/7/2026).

Pernyataan Wamendagri tersebut merespons sejumlah pandangan publik yang mencurigai bahwa kecilnya pendapatan resmi kepala daerah dibandingkan dengan beban tanggung jawab dan tekanan politik kerap dijadikan celah untuk mencari pendapatan tambahan secara ilegal. Meski begitu, Bima Arya tetap bersikukuh bahwa peningkatan kesejahteraan tidak otomatis menghilangkan niat korupsi. Justru, penguatan nilai-nilai antikorupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk menekan angka pelanggaran.

Fenomena Deja Vu OTT

Kasus OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin menjadi sorotan karena mengulang skenario serupa yang sebelumnya menimpa Bupati Kuantan Singingi dan sejumlah kepala daerah lainnya. Laporan dari media kami mencatat bahwa modus yang digunakan umumnya berkisar pada suap pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga gratifikasi perizinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pencegahan di tingkat daerah meskipun berbagai pelatihan dan pembekalan integritas telah rutin digelar.

Bima Arya mengakui bahwa fenomena OTT ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan semakin memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan proses birokrasi di daerah. Koordinasi dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya akan ditingkatkan agar celah penyalahgunaan wewenang dapat segera diidentifikasi sebelum berkembang menjadi skandal besar. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa solusi jangka panjangnya berada pada tangan masing-masing individu yang menduduki jabatan publik.

"Ini bukan lagi soal mampu atau tidak mampu. Ini soal mental. Kalau sudah berniat korupsi, berapa pun gajinya tetap akan diambil," pungkas Bima Arya.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mendalami keterangan dari Bupati Langkat yang baru saja terkena OTT, sementara tujuh kepala daerah lain yang terjerat kasus serupa masih menjalani proses hukum. Publik pun menanti langkah konkret pemerintah selain imbauan moral untuk memastikan agar aparatur negara benar-benar bekerja melayani masyarakat, bukan memperkaya diri sendiri.