IESR — Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem terhadap Pasokan Listrik Nasional

Institute for Essential Services Reform (IESR) kembali mengingatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan bahwa ketahanan sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu menghadapi risiko cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim yang kian meningkat. Lembaga riset independen tersebut menekankan perlunya penguatan jaringan, modernisasi sistem, dan percepatan transisi energi sebagai langkah strategis untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Peringatan IESR Rilis Kajian Terbaru

1. 12 Maret 2025 — IESR merilis laporan kajian ketahanan sistem kelistrikan nasional yang menyoroti kerentanan infrastruktur listrik terhadap cuaca ekstrem. Laporan ini mengacu pada data historis pemadaman dan proyeksi perubahan iklim.
2. 15 Maret 2025 — Dalam diskusi publik, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan bahwa 76% pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil, yang rantai pasoknya rentan terhadap gangguan cuaca, sementara jaringan transmisi yang menua meningkatkan risiko pemadaman saat terjadi badai atau banjir.
3. 20 Maret 2025 — IESR mengirimkan rekomendasi resmi kepada Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) yang berisi empat prioritas penguatan: digitalisasi jaringan, diversifikasi energi, pembangunan microgrid, dan peningkatan kapasitas penyimpanan energi.

Cuaca Ekstrem Semakin Meningkat

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa selama periode 2020–2024, frekuensi kejadian hujan ekstrem dengan intensitas >150 mm/hari meningkat 22% dibandingkan lima tahun sebelumnya. Sebagian besar kejadian terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yang merupakan pusat beban listrik nasional.
2. Fenomena badai tropis yang biasanya hanya melanda wilayah selatan Indonesia kini mulai terdeteksi semakin mendekati ekuator, mengancam jaringan transmisi antar-pulau.
3. Kenaikan permukaan air laut rata-rata 4,5 mm per tahun menimbulkan ancaman baru bagi pembangkit listrik pesisir, termasuk PLTU dan gardu induk di area pantai utara Jawa.

Gangguan Pasokan Listrik di Beberapa Wilayah

1. 8 Januari 2025 — Hujan deras dan angin kencang di Jawa Barat menyebabkan 31 tiang listrik roboh dan 11 gardu distribusi terendam, mengakibatkan pemadaman selama 12–36 jam bagi sekitar 520.000 pelanggan di wilayah Sukabumi dan Cianjur.
2. 22 Februari 2025 — Badai tropis di perairan Selat Makassar mengganggu jalur pengiriman batu bara ke PLTU Mulut Tambang, menyebabkan penurunan pasokan listrik sebesar 350 MW di Sistem Kalimantan selama tiga hari.
3. 5 Maret 2025 — Gelombang tinggi merusak kabel bawah laut 150 kV di Kepulauan Riau, memutus pasokan dari Sumatera dan memaksa pengoperasian pembangkit diesel darurat dengan biaya operasi 5–7 kali lipat lebih mahal.

Rekomendasi Penguatan Sistem Kelistrikan

1. Modernisasi jaringan transmisi dengan mengganti konduktor lama dan membangun sistem proteksi otomatis yang mampu mengisolasi gangguan dalam hitungan detik.
2. Percepatan pembangunan smart grid yang dilengkapi sensor dan kecerdasan buatan untuk memprediksi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem.
3. Diversifikasi sumber energi dengan mempercepat bauran energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan bayu, yang tidak bergantung pada rantai pasok bahan bakar fosil.
4. Pengembangan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) dengan target terpasang 500 MW pada 2030, untuk menyediakan cadangan listrik saat terjadi gangguan mendadak.
5. Pembangunan microgrid berbasis komunitas di daerah rawan bencana agar tetap dapat memasok listrik meskipun jaringan utama putus.

Perbandingan Perspektif Penguatan Jaringan Listrik

Pro: Penguatan jaringan sebagai prioritas mendesak
Pendukung percepatan modernisasi menekankan bahwa biaya investasi sekitar Rp 45 triliun untuk upgrade jaringan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi akibat pemadaman yang bisa mencapai Rp 12 triliun per kejadian skala nasional. Selain itu, penguatan jaringan akan meningkatkan keandalan pasokan dan menarik minat investor untuk proyek energi terbarukan. Dengan sistem yang tangguh, Indonesia juga dapat menghindari pemborosan subsidi energi yang selama ini digunakan untuk menutup biaya operasi pembangkit darurat saat terjadi gangguan.

Kontra: Beban investasi dan kompleksitas implementasi
Di sisi lain, pihak yang skeptis menyoroti bahwa modernisasi jaringan membutuhkan dana besar yang berpotensi membebani APBN atau menaikkan tarif listrik bagi konsumen. Proses pengadaan lahan untuk infrastruktur baru kerap terkendala pembebasan tanah dan resistensi masyarakat. Ada pula kekhawatiran bahwa percepatan energi terbarukan yang bersifat intermiten justru menambah kompleksitas pengelolaan jaringan jika tidak dibarengi dengan sistem penyimpanan yang memadai. Selain itu, pembangunan microgrid di daerah terpencil dinilai memiliki skala ekonomi yang rendah sehingga memerlukan subsidi operasional berkelanjutan.