Guatemala Tolak Mentah-mentah Rencana Operasi Militer AS, Konstitusi Jadi Tameng

Presiden Guatemala Bernardo Arevalo secara tegas menolak kemungkinan pengerahan militer Amerika Serikat di wilayah negaranya untuk memerangi kejahatan terorganisir. Dalam wawancara eksklusif yang dikutip Beritadua.com, Selasa (23/6/2026), Arevalo menyatakan bahwa konstitusi negaranya melarang segala bentuk operasi militer gabungan dengan kekuatan asing.

"(Amerika) Melakukan operasi militer, membawa senjata-senjata... hukum tidak mengizinkannya," tegas Arevalo.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas wacana yang dilontarkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, pekan lalu. Hegseth mengindikasikan bahwa Washington mempertimbangkan serangan militer terbatas dan terarah di Guatemala serta Ekuador untuk menargetkan geng-geng kriminal dan jaringan perdagangan narkoba yang kian meresahkan.

Kedaulatan dan Batasan Konstitusi

Arevalo menekankan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi Guatemala secara gamblang membatasi keterlibatan militer asing di dalam negeri. "Konstitusi tidak mengizinkan operasi, pelaksanaan operasi militer gabungan dengan angkatan bersenjata asing," ujarnya dalam wawancara yang berlangsung di sela kunjungan kenegaraannya ke Panama. Oleh karena itu, menurut Arevalo, setiap skenario kehadiran tentara Amerika Serikat yang membawa persenjataan lengkap otomatis berseberangan dengan landasan hukum tertinggi Guatemala.

Para analis menilai bahwa sikap tegas Arevalo menunjukkan komitmen pemerintahannya dalam menjaga kedaulatan nasional, sekaligus merespons meningkatnya kekhawatiran publik terhadap potensi intervensi asing. Meski Guatemala menghadapi tantangan serius dari faksi-faksi kriminal seperti Barrio 18 dan jaringan narkoba internasional, pendekatan militer sepihak oleh kekuatan luar dipandang dapat mengikis legitimasi pemerintah dan memicu sentimen anti-asing.

Konteks Regional dan Langkah Diplomatik

Ekuador, yang juga disebut dalam pernyataan Hegseth, belum memberikan reaksi resmi. Namun, pengamat hubungan internasional memperkirakan negara-negara Amerika Latin akan menunjukkan sikap serupa, mengingat memori historis akan intervensi militer AS di kawasan yang masih membekas. Arevalo sendiri memilih jalur diplomatik dengan menyampaikan penolakannya secara langsung saat berada di Panama, sebuah negara yang kerap menjadi jembatan dialog antara Amerika Tengah dan aktor global.

Guatemala, di bawah pemerintahan Arevalo, terus mendorong kerja sama keamanan dengan AS dalam kerangka hukum yang menghormati kedaulatan. Misalnya, melalui bantuan teknis, pelatihan kepolisian, dan intelijen, bukan pengerahan pasukan tempur. Arevalo menutup wawancara dengan menegaskan bahwa negaranya tetap terbuka untuk koordinasi internasional, tetapi dengan syarat mutlak: "Tidak ada operasi militer gabungan di tanah Guatemala."

Dengan penolakan ini, peta keamanan di kawasan pun diperkirakan akan bergeser ke arah diplomasi multilateral yang lebih intensif, sambil menunggu langkah resmi Washington menanggapi sikap tegas salah satu mitra pentingnya di Amerika Tengah.