Golkar: Dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran 2 Periode Patahkan Narasi 'Dua Matahari'

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikawal hingga dua periode merupakan sinyal kuat untuk mematahkan isu “dua matahari” yang dinilai sengaja digulirkan untuk mengadu domba. Doli menyebut penegasan itu sebagai langkah baik yang menegaskan posisi tunggal Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini.

“Pesan yang disampaikan Pak Jokowi itu kan sebenarnya lebih pada penegasan bahwa, pertama, saat ini Presiden, yang bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, adalah Pak Prabowo. Hal itu untuk menjawab adanya anasir-anasir ‘dua matahari’ yang selama ini coba dikembangkan untuk mengadu domba antara Solo dan Hambalang. Jadi menurut saya, pernyataan penegasan itu bagus dan memang seharusnya begitu,” ujar Doli kepada media kami, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan Jokowi yang dilontarkan dalam sebuah forum pekan ini langsung disambut beragam respons. Bagi Golkar, dukungan itu menjadi jawaban atas spekulasi yang selama ini bergulir di ruang publik mengenai kemungkinan adanya dua pusat kekuasaan—satu di lingkaran Jokowi dan satunya di lingkaran Prabowo. Isu tersebut kerap dikaitkan dengan Gibran yang merupakan putra Jokowi sekaligus wakil presiden, sehingga menimbulkan persepsi bahwa pengaruh Jokowi masih sangat besar meski sudah tak menjabat.

Penegasan untuk Meredakan Spekulasi

Doli menekankan bahwa pernyataan Jokowi justru meredakan ketegangan politik yang bisa meruncing. Dengan meminta agar Prabowo-Gibran dikawal hingga dua periode, Jokowi dinilai memberikan mandat penuh kepada duet tersebut tanpa memberi ruang bagi narasi “dua matahari” berkembang lebih jauh. “Ini bukan hanya soal dukungan moral, tetapi juga pesan politik bahwa kekuasaan kini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo,” tambah Doli.

Media kami mencatat, isu “dua matahari” sendiri mencuat sejak masa transisi pascapelantikan Prabowo-Gibran pada 2024 lalu. Sejumlah pihak menduga Jokowi tetap memegang kendali melalui sejumlah tokoh dan keluarganya yang menduduki posisi strategis. Namun, Golkar menilai pembacaan itu tidak berdasar, terlebih dengan pernyataan terbaru Jokowi yang justru meminta semua pihak menghormati mandat penuh Prabowo sebagai presiden.

Di sisi lain, partai-partai politik juga merespons berbeda. PSI menyambut positif ajakan Jokowi dan menilai itu sebagai legitimasi rakyat. Sementara itu, PKB memilih untuk lebih fokus menjawab aspirasi masyarakat daripada larut dalam wacana dua periode. Namun, seluruh respons itu, menurut Doli, bermuara pada satu kesimpulan: masa kepemimpinan Prabowo-Gibran harus berjalan tanpa bayang-bayang “matahari lain”.