DPR Gelar Paripurna Bahas Calon BS OJK dan RAPBN 2027, 298 Anggota Hadir

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-23 dalam masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 pada Kamis (2/7/2026) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebanyak 298 anggota dewan tercatat hadir dalam sidang yang membahas sejumlah agenda strategis nasional, termasuk penetapan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bank Sentral (BS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi sejumlah Wakil Ketua DPR, yaitu Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelum memulai agenda inti, Puan membacakan daftar hadir dan mengesahkan kuorum sidang. “Berdasarkan catatan sekretariat, jumlah anggota yang telah menandatangani daftar hadir adalah 298 orang, sehingga kuorum telah terpenuhi,” ujar Puan saat membuka rapat, sesuai laporan tim media kami di lokasi.

Agenda Prioritas: Kandidat Pimpinan OJK dan Anggaran Negara

Agenda pertama yang menjadi sorotan adalah pengambilan keputusan terhadap calon Kepala Eksekutif Pengawas Bank Sentral yang merupakan bagian dari jajaran pimpinan OJK. Proses seleksi telah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, dan hasilnya direkomendasikan untuk disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Posisi tersebut dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan koordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia.

“Penetapan calon pimpinan OJK ini menjadi salah satu prioritas karena menyangkut integritas pengawasan sektor keuangan kita. DPR akan memastikan kandidat yang terpilih adalah yang terbaik dari segi kapasitas maupun rekam jejak,” ujar seorang anggota Komisi XI kepada media kami.

Selanjutnya, rapat turut membahas RAPBN 2027 yang merupakan fondasi kebijakan fiskal nasional untuk tahun mendatang. Pembahasan ini mencakup asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan negara, belanja pemerintah pusat dan daerah, serta defisit anggaran yang direncanakan. Pengesahan RAPBN menjadi undang-undang merupakan langkah vital untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai jadwal.

Dinamika dan Kehadiran Anggota

Angka kehadiran 298 anggota dari 575 total anggota DPR menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi untuk sidang yang berlangsung di tengah hiruk-pikuk reses beberapa fraksi. Meskipun demikian, sejumlah anggota terlihat hadir secara virtual melalui platform konferensi video karena sedang berada di daerah pemilihan masing-masing. Puan Maharani mengapresiasi tingkat kehadiran tersebut dan menekankan pentingnya tanggung jawab anggota dewan dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada rakyat.

Sidang paripurna ini mendapat perhatian publik yang luas, khususnya terkait transparansi proses seleksi pejabat publik dan arah kebijakan anggaran 2027 yang diproyeksikan akan menghadapi tantangan ekonomi global. Beritadua.com akan terus memantau perkembangan hasil rapat dan menyajikan informasi terbaru dari Kompleks Parlemen Senayan.