Dokter Tifa Resmi Didakwa Fitnah, Sebut Ijazah Jokowi Palsu Berujung ke Meja Hijau

Laporan media kami, Jakarta – Tifauzia Tyassuma, yang dikenal publik sebagai dr Tifa, resmi didakwa dalam perkara tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Dakwaan tersebut terkait dengan tuduhan yang dilontarkannya mengenai keabsahan ijazah strata satu (S-1) milik Jokowi.

Sidang perdana kasus ini digelar pada Kamis (2/7/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim dan terdakwa. Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan secara kronologis bagaimana perkara ini bermula.

Kronologi Kasus dari Ajudan hingga Konferensi Pers

Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan bahwa titik awal kasus ini terjadi pada 26 Maret 2025. Saat itu, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, yang merupakan ajudan Jokowi, tengah mendampingi sang mantan presiden di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Syarif memberitahukan dan memperlihatkan kepada Jokowi adanya tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan dan nama baik dirinya.

Unggahan-unggahan tersebut secara eksplisit memuat narasi yang menyebut bahwa ijazah S-1 milik Jokowi adalah palsu. Tuduhan tanpa dasar ini kemudian menjadi polemik di ruang publik.

"Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut, pada tanggal 14 April, Tim Kuasa Hukum saksi Jokowi melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S-1 saksi Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan," ujar Jaksa di persidangan.

Dakwaan dan Langkah Hukum

Jaksa menegaskan bahwa dr Tifa didakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal melalui media sosial. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dibacakannya surat dakwaan ini, dr Tifa kini resmi berstatus sebagai terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Meskipun dakwaan telah dibacakan, sidang perdana ini menandai awal dari proses hukum yang panjang. Tim penasihat hukum dari pihak terdakwa dijadwalkan akan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada agenda sidang berikutnya. Media kami akan terus memantau perkembangan persidangan kasus ini.