Bima Arya Tegaskan ASN Harus Punya Empati dan Jiwa Melayani

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyoroti pentingnya melakukan transformasi fundamental dalam tubuh birokrasi. Ia menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki orientasi pelayanan, empati tinggi, dan jiwa inovasi guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penegasan ini disampaikan dalam konteks mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami pada Rabu (24/6/2026), Bima Arya mengidentifikasi bahwa masalah krusial yang masih membelenggu birokrasi adalah pola pikir. Ia menilai, masih banyak ASN dan kepala daerah yang belum sepenuhnya menghayati peran mereka sebagai abdi masyarakat.

"Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayanan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru," ujar Bima.

Pernyataan tersebut menjadi titik tekan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi, melainkan perubahan cara pandang. Wamendagri menekankan bahwa melayani publik bukan berarti menggugurkan kewajiban prosedural, tetapi harus dimaknai sebagai panggilan untuk menghadirkan solusi yang nyata dan cepat bagi masyarakat. Ia mencontohkan bahwa dalam implementasi SPM, seorang ASN tidak hanya dituntut memastikan anggaran terserap, tetapi memastikan anak-anak benar-benar mendapatkan akses pendidikan layak dan pasien menerima pelayanan kesehatan yang manusiawi.

Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan bahwa era kepemimpinan baru di daerah harus diwarnai dengan gebrakan inovasi. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak boleh lagi dijadikan alasan minimnya kehadiran negara. Ia mendorong para birokrat untuk peka membaca kebutuhan warga dan berani keluar dari zona nyaman birokrasi yang kaku. Transformasi ini menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat, sekaligus memastikan program pembangunan tidak berhenti di atas kertas semata.

Dengan penguatan empati dalam birokrasi, diharapkan setiap ASN mampu menempatkan diri sebagai warga biasa yang membutuhkan pelayanan cepat. Media kami mencatat, arahan ini sekaligus menjadi bekal penting bagi jajaran kepala daerah yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tuntutan pelayanan prima di era modern.