Alasan Warga Rela Jual Lahan untuk Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggenjot proses pembebasan lahan untuk proyek strategis jalan sejajar rel yang akan menghubungkan kawasan Pasar Minggu hingga Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Proyek ini digadang-gadang sebagai salah satu solusi untuk mengurai kemacetan kronis di wilayah tersebut sekaligus meningkatkan konektivitas antarkawasan. Berdasarkan pantauan tim media kami di lapangan, sebagian besar warga terdampak telah menerima tawaran pembebasan lahan dari pemerintah, meskipun masih ada sejumlah warga yang memilih untuk bertahan.

Salah satu warga yang sudah melepas hak atas tanah dan bangunannya adalah Lukman (62), warga RT 12/RW 7. Pria yang telah puluhan tahun menetap di kawasan itu mengaku tidak mempermasalahkan besaran uang pengganti yang disodorkan oleh tim appraisal dari Pemprov DKI. Ia menilai bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan untuk kepentingan umum yang harus didukung.

"Sosialisasi sudah berlangsung cukup lama, mungkin lebih dari setahun. Kami di sini sering ketemu dengan petugas dari kelurahan, dijelaskan secara detail soal proyek dan mekanisme ganti ruginya. Saya pribadi tidak masalah dengan nominal yang ditawarkan, karena ini untuk kepentingan umum dan prosesnya juga transparan,"

ungkapan Lukman saat ditemui di kediamannya, Kamis (22/5/2025).

Transparansi dan Komunikasi Efektif Kunci Keberhasilan

Dari penelusuran media kami, keberhasilan Pemprov DKI dalam membebaskan lahan di segmen Pasar Minggu–Tanjung Barat tidak lepas dari pendekatan persuasif yang dilakukan sejak tahap perencanaan. Pertemuan rutin antara warga dan perangkat kelurahan menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, sekaligus mendapatkan penjelasan rinci mengenai manfaat proyek jalan sejajar rel tersebut. Pola komunikasi dua arah ini dinilai mampu membangun kepercayaan warga terhadap niat baik pemerintah.

Seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa warga sebenarnya berat hati meninggalkan kampung halaman mereka. Namun, setelah mendapatkan pemahaman bahwa jalan ini akan memecah isolasi kawasan dan memangkas waktu tempuh secara signifikan, mayoritas warga memilih untuk berbesar hati. Apalagi, nilai ganti rugi yang diberikan dinilai cukup untuk membeli lahan pengganti di lokasi yang tak terlalu jauh dari tempat tinggal semula.

Masih Ada Warga yang Belum Sepakat

Meskipun progres pembebasan lahan menunjukkan tren positif, di beberapa titik masih terdapat warga yang memilih untuk belum menandatangani berkas kesepakatan. Tim dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, menurut informasi yang dihimpun media kami, terus melakukan pendekatan personal agar seluruh lahan yang dibutuhkan dapat segera dibebaskan tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih rigid. Pemerintah berharap, dengan tetap mengedepankan asas musyawarah, proyek ini dapat berjalan sesuai jadwal dan segera dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dengan luasnya dampak positif yang dijanjikan, mulai dari pengurangan kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu, hingga tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur kereta, pembebasan lahan di segmen ini diharapkan menjadi contoh sukses bagi penyelesaian proyek infrastruktur serupa di wilayah Ibu Kota.