2 Bupati Pengganti Kena OTT, Legislator Golkar Soroti Tingginya Biaya Politik

JAKARTA — Dua kepala daerah pengganti yang baru menjabat tersangkut operasi tangkap tangan (OTT) secara beruntun. Bupati Langkat dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) menjadi sorotan tajam setelah penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai rentetan kasus ini menunjukkan rapuhnya sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Informasi yang dihimpun media kami pada Minggu (5/7/2026) mencatat keprihatinan mendalam dari legislator senior itu.

Menurut Irawan, penindakan yang dilakukan KPK seringkali bersifat hilirisasi dan tidak dibarengi dengan penguatan sistem secara fundamental. Pola korupsi yang berulang ia ibaratkan sebagai lingkaran setan yang hanya berganti aktor, tetapi akar masalahnya tidak tersentuh. Irawan mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada mekanisme rekrutmen, pengawasan, dan pembiayaan politik.

"Kalau pendapat saya, itu karena setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak diikuti dengan perbaikan dan penguatan sistem pencegahan korupsi. Makanya perbuatan terus berulang. Hanya ganti orang dan pelaku saja," kata Irawan.

Pernyataan itu mencuat saat publik mempertanyakan mengapa daerah yang sama bisa kembali melahirkan pemimpin berstatus tersangka. Bupati Langkat dan Kuansing adalah contoh nyata: mereka menggantikan pendahulu yang juga terjerat hukum, tetapi tak lantas membawa perubahan perilaku. Ahmad Irawan menyebut fenomena ini sebagai jebakan sistemik, di mana budaya korupsi sudah menjadi tapal batas yang sulit dihindari begitu memasuki lingkaran kekuasaan.

"Karena sistem dan budaya, pihak yang masuk dalam sistem yang rentan sangat memungkinkan terpapar perilaku koruptif," sambungnya.

Biaya politik yang mahal menjadi benang merah yang diyakini memicu para kepala daerah untuk segera mengembalikan modal usai pemilihan. Irawan menekankan bahwa tanpa perbaikan dari sisi hulu—yakni pendanaan kampanye yang transparan dan pembatasan ongkos politik—kasus serupa akan terus muncul. Ia berharap KPK dan Kementerian Dalam Negeri menyusun cetak biru pencegahan yang lebih membumi, termasuk memperkuat peran DPRD dan inspektorat daerah dalam pengawasan harian.

Pengamat yang dihubungi terpisah oleh Beritadua.com menambahkan, desentralisasi perlu dibarengi dengan audit berkala dan partisipasi publik yang masif. Mereka mengapresiasi langkah OTT sebagai efek kejut, namun mengingatkan bahwa efek jera hanya akan bertahan selama sistem terus menciptakan celah. Ahmad Irawan pun sependapat bahwa kolaborasi antara penegak hukum, partai politik, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk memutus regenerasi korupsi di tingkat lokal.