Yusril Raih Doktoral di UI, Bamsoet Puji Disertasi soal Mohammad Natsir

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pencapaian akademik ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, salah satunya dari Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Menurut Bamsoet, keberhasilan Yusril bukan sekadar tambahan gelar formal, melainkan sebuah kontribusi intelektual yang menghadirkan kembali ruang diskursus penting tentang hubungan antara Islam, demokrasi, konstitusi, dan kebangsaan. Dalam pandangannya, disertasi yang dihasilkan oleh Yusril mampu membuka kembali perdebatan akademik yang selama ini mungkin tenggelam, terutama di tengah dinamika sosial politik kontemporer yang kerap mempertanyakan posisi agama dalam kehidupan bernegara.

Yusril dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Filsafat setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Relasi Islam Dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat Dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial". Karya ilmiah tersebut menggali secara mendalam gagasan-gagasan tokoh besar nasional, Mohammad Natsir, yang dikenal sebagai salah satu founding fathers Indonesia sekaligus pemikir Islam terkemuka.

“Capaian akademik ini sangat penting karena mengupas pemikiran Mohammad Natsir dengan pendekatan yang segar dan relevan, menghubungkannya kembali dengan tantangan kebangsaan kita saat ini," ujar Bamsoet dalam pernyataannya kepada media kami.

Disertasi Yusril menelusuri kompleksitas pandangan Natsir mengenai bagaimana Islam semestinya berinteraksi dengan institusi negara modern. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika fenomenologis-eksistensial, Yusril tidak sekadar membaca teks secara literal, tetapi mencoba memahami konteks, pengalaman, serta makna yang lebih dalam dari pemikiran Natsir. Hal ini menjadi signifikan mengingat Natsir sering diposisikan secara kontroversial dalam spektrum pemikiran Islam politik di Indonesia.

Bamsoet menambahkan bahwa tradisi keilmuan semacam ini perlu dihidupkan kembali di tengah kecenderungan pragmatisme politik. Ia menilai Yusril telah memberikan contoh nyata bagaimana seorang negarawan tetap bisa menjaga tradisi keilmuan dan intelektualitas di samping kesibukan mengelola tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. Lebih jauh, ia berharap karya disertasi tersebut dapat menjadi referensi bagi generasi muda dalam memahami perjalanan bangsa dan peran Islam di dalamnya secara lebih komprehensif dan berimbang.