Wamensos Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Jember Verifikasi 14 Ribu Data Penerima Bansos

Jember, Beritadua.com – Kementerian Sosial memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Jember yang berhasil melakukan verifikasi dan validasi terhadap puluhan ribu data penerima bantuan sosial di wilayahnya. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah pusat membersihkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Pemkab Jember mengerahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh. Dari proses verifikasi yang dilakukan terhadap 16.462 penduduk yang masuk dalam kategori Desil 1 DTSEN, ditemukan fakta mengejutkan. Sebanyak 14.462 penerima bantuan sosial ternyata sudah meninggal dunia.

Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian secara massal untuk memperkuat basis data kependudukan. Proses penerbitan dokumen kematian tersebut sekaligus mengungkap sebaran spesifik penerimaan bansos yang perlu segera diperbaiki oleh pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk terus membantu pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi data. Data yang akurat adalah kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," ujar Bupati Jember, Muhammad Fawaid yang akrab disapa Gus Fawaid.

Rincian data penerima bansos yang telah meninggal dunia tersebut terbagi dalam tiga kategori utama. Pertama, sebanyak 10.480 orang merupakan penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kedua, 2.845 orang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Ketiga, 3.317 orang lainnya merupakan KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program Sembako.

Dengan terverifikasinya data ini, pemerintah daerah dan pusat dapat segera melakukan pemutakhiran data untuk mencegah kebocoran anggaran. Langkah cepat Pemkab Jember ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membersihkan data penerima bansos di wilayah masing-masing, sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.