Wamendagri Instruksikan Pemkab Intan Jaya Usut Tuntas Penemuan Jenazah Warga

Pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan terkini di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berdasarkan laporan yang diterima media kami, Ribka Haluk secara tegas meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani penemuan sejumlah jenazah warga sipil di wilayah tersebut.

Desakan ini muncul menyusul rangkaian peristiwa memilukan yang meresahkan masyarakat setempat dalam beberapa waktu terakhir. Ribka Haluk menekankan agar pemerintah daerah tidak bekerja sendiri; ia memerintahkan agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat segera duduk bersama dan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh aparat keamanan. Tujuannya tidak hanya untuk mengusut tuntas peristiwa yang merenggut nyawa warga tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa stabilitas wilayah tetap terjaga serta pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak berjalan tanpa hambatan.

"Berdasarkan isu ini, masyarakat meminta untuk pemerintah dan aparat segera melakukan penanganan. Jadi kami sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Forkopimda, untuk segera melakukan penanganan serius," tegas Ribka Haluk dalam keterangan tertulis yang dikutip media kami, Jumat (3/7/2026).

Penekanan Wamendagri ini bukan tanpa alasan. Situasi kemanusiaan di Intan Jaya tengah menjadi sorotan tajam publik. Salah satu kasus yang berhasil diidentifikasi adalah penemuan jenazah Okto Tigau, seorang pemuda berusia 19 tahun yang berasal dari Distrik Sugapa. Berdasarkan kronologi yang dihimpun, Okto sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Senin (29/6/2026). Pencarian yang dilakukan membuahkan hasil tragis ketika jasadnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu (1/7/2026), tepatnya di kawasan belakang Pos Habema, Distrik Sugapa.

Penemuan jenazah warga sipil lainnya dalam kurun waktu yang berdekatan semakin memicu duka mendalam sekaligus kemarahan publik. Masyarakat adat dan keluarga korban mendesak adanya transparansi dalam proses penyelidikan. Mereka berharap agar aparat penegak hukum bisa segera mengungkap motif di balik kejadian ini serta membawa para pelaku ke meja hijau. Wamendagri pun merespons aspirasi tersebut dengan meminta agar pemda tidak berlarut-larut dalam merespons kondisi darurat ini.

Dalam instruksinya, Ribka Haluk juga menyoroti pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang berduka. Ia meminta Pemkab Intan Jaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga, mulai dari rasa aman hingga akses terhadap bantuan sosial, tetap terpenuhi. Koordinasi lintas sektor antara pemda, TNI, dan Polri dinilai wajib hukumnya guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas serta memulihkan kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan dari aparat keamanan masih terus melakukan pendalaman di lapangan. Sementara itu, jenazah Okto Tigau telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman yang layak. Langkah cepat pemerintah daerah di bawah instruksi Kemendagri kini sangat dinantikan oleh masyarakat Intan Jaya demi memulihkan rasa aman dan menegakkan keadilan.