TNI Tegaskan Komitmen Jaga Hak Dasar Warga Papua

Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksamana Muda Farid Ma’ruf, menegaskan bahwa institusi militer berkomitmen menjaga hak-hak dasar seluruh warga Papua. Pernyataan ini disampaikan pada awal 2026 dalam sebuah forum koordinasi di Jakarta, sekaligus menekankan bahwa TNI akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang kerap dirundung konflik bersenjata tersebut. Komitmen tersebut menyasar hak atas rasa aman, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak bagi penduduk asli Papua.

Kronologi Keterlibatan TNI dalam Pembangunan Papua

1. 2019–2020: TNI memperkuat program Teritorial Pembangunan dengan mengirim 2.500 personel ke distrik terpencil. Fokus utama: membuka akses jalan, menyediakan tenaga pengajar sementara, dan layanan kesehatan keliling.
2. 2022: Pembentukan Satuan Tugas Khusus Kesejahteraan Papua (Satgassus) melalui Mabes TNI. Satuan ini mengintegrasikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembagian 12.000 paket sembako per triwulan.
3. September 2023 – April 2025: TNI menggelar Operasi Bhakti dengan membangun 30 sekolah darurat, merehabilitasi 18 puskesmas, dan menggelar 150 bakti sosial pengobatan gratis. Data internal TNI mencatat, sebanyak 63.000 warga di wilayah pegunungan tengah memperoleh akses kesehatan perdana.
4. Februari 2026: Laksda Farid Ma’ruf secara resmi menyatakan bahwa seluruh jajaran TNI di Papua diinstruksikan menjadikan perlindungan hak dasar sebagai bagian dari doktrin operasi. Ia menekankan setiap prajurit wajib menghormati kearifan lokal dan menghindari tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Data Penting di Balik Komitmen

• Rp 1,7 triliun — total anggaran program kesejahteraan TNI di Papua pada periode 2020–2025.
• 300 titik — posko terpadu TNI-Polri yang sekaligus berfungsi sebagai pusat layanan administrasi kependudukan dan konsultasi hukum.
• 48% — proporsi prajurit TNI yang telah mengikuti pelatihan mediasi konflik dan pendekatan kultural sebelum bertugas di Papua (data per akhir 2025).

Di atas kertas, kerangka kerja ini menempatkan TNI bukan sekadar aparat keamanan, melainkan agen pembangunan yang melekat dengan keseharian warga. Program-program tersebut diklaim mampu menurunkan ketegangan dengan kelompok separatis karena warga merasa kehadiran negara bukan sekadar dalam bentuk senjata, melainkan pula pelayanan dasar.

Dua Sisi Komitmen TNI

Tidak semua pihak menerima narasi itu sepenuhnya. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis HAM mengapresiasi pergeseran retorika, tetapi tetap menyoroti belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus lama. Komitmen menjaga hak dasar dipandang positif sebagai arah baru, namun masih menyisakan pertanyaan besar pada tataran implementasi di lapangan.