Surabaya — Pengontrak Terima Kompensasi Rp5 Juta, Diberi Waktu Sebulan Pindah

Kepulan debu dan tumpukan kardus di pelataran rumah-rumah petak di kawasan padat Surabaya utara menjadi pemandangan biasa akhir-akhir ini. Para penghuni kontrakan—sebagian besar pekerja informal dan buruh harian—kini tengah sibuk mengemas sisa hidup mereka. Setelah kisah mereka meledak di media sosial, pemerintah kota turun tangan dengan satu tawaran: kompensasi Rp5 juta per kepala keluarga dan tenggat waktu satu bulan untuk pindah.

Kronologi: Dari Video Amatir ke Meja Wali Kota

Semua berawal dari unggahan seorang pengontrak yang merekam detik-detik saat ia menerima surat perintah pengosongan secara mendadak. Dalam video, tampak seorang ibu dengan suara bergetar menceritakan bahwa mereka hanya diberi waktu tiga hari untuk meninggalkan rumah yang telah mereka sewa bertahun-tahun. Unggahan itu menyebar cepat dan memicu perbincangan tentang ketimpangan kuasa antara pemilik modal dan penyewa kecil. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Surabaya menggelar mediasi antara pemilik lahan dan para pengontrak.

“Saya tidak menyangka akan seramai ini. Kami cuma minta waktu yang manusiawi, bukan uang. Tapi tiba-tiba ada tawaran Rp5 juta dan sebulan waktu pindah,” ujar Sari, salah satu pengontrak, dengan mata sembab, saat ditemui di posko sementara RW setempat.

Kompensasi Rp5 Juta: Cukup atau Sekadar Bantalan Sosial?

Angka Rp5 juta per KK bukanlah nilai kecil bagi sebagian keluarga, tetapi juga bukan jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru. Di Surabaya, biaya sewa rumah sederhana rata-rata berkisar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan—belum termasuk uang muka, pindahan, dan biaya administrasi baru. Jika dihitung, uang kompensasi itu paling pol hanya bisa menutup beban dua hingga tiga bulan pertama saja.

Di sisi lain, kebijakan ini dipandang sebagai langkah cepat yang menghindari konflik berkepanjangan. Pemkot menyebut kompensasi ini bukan kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemilik lahan setelah viralnya kasus. Menariknya, tawaran ini lahir dari tekanan sosial, bukan dari kerangka aturan baku perlindungan penyewa.

Suara Pemilik Lahan: Bisnis, Legalitas, dan Reputasi

Di balik derita pengontrak, pihak pemilik lahan juga tak sepenuhnya antah-berantah. Sang pemilik, melalui kuasa hukumnya, menyatakan bahwa kontrak sewa tahunan sebenarnya telah berakhir tiga bulan lalu dan telah diberikan toleransi tanpa biaya tambahan.

“Secara legal, kami sudah memberikan lebih dari cukup waktu. Kompensasi Rp5 juta ini di luar kewajiban kontrak. Kami juga memikirkan dampak reputasi usaha, jadi kami sepakat memberi kompensasi agar semua bisa selesai baik-baik,” kata Hendro, kuasa hukum pemilik lahan, saat ditemui di kantornya.

Ia menambahkan bahwa lahan akan digunakan untuk pembangunan hunian vertikal baru yang justru bisa menampung lebih banyak warga dalam jangka panjang.

Dua Sisi Mata Uang Kompensasi dan Waktu

Para sosiolog perkotaan mengingatkan bahwa penyelesaian kasus semacam ini tidak bisa hanya dipandang dari lensa kompensasi tunai semata. Ada persoalan hak atas hunian yang layak, kepastian hukum bagi penyewa, dan kerentanan kelompok marjinal yang seringkali tak memiliki posisi tawar.

Namun, di tengah absennya regulasi sewa yang benar-benar melindungi penyewa di Indonesia, kompensasi dengan tenggat waktu menjadi semacam win-win solution temporer: pengontrak dapat uang dan waktu, pemilik lahan dapat menghindari eskalasi konflik dan sorotan media.

Perbandingan Dampak

Pro: Pengontrak mendapat dana darurat dan waktu cukup untuk mencari hunian baru; pemilik lahan terhindar dari konflik hukum dan reputasi buruk; pemkot berhasil meredam gejolak sosial secara cepat.
Kontra: Tidak ada jaminan keberlanjutan tempat tinggal; kompensasi tidak dihitung berdasarkan kerugian riil; preseden ini bisa mendorong pemilik lahan lain meniru pola “kompensasi viral” alih-alih mematuhi prosedur pengosongan yang manusiawi; dan tidak ada penyelesaian struktural atas masalah keterjangkauan hunian di Surabaya.

Di sela-sela tumpukan kasur yang dijemur terburu-buru, pertanyaan Sari menggantung: “Setelah sebulan, ke mana kami harus pergi?” Pertanyaan itu lebih mahal dari sekadar Rp5 juta.