Sudewo Melawan! Bupati Pati Nonaktif Tolak Dakwaan Suap-Gratifikasi

Semarang - Bupati Pati nonaktif, Sudewo, menunjukkan sikap tegas dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk perlawanan terhadap dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap, gratifikasi, dan pemerasan yang diduga menjerat dirinya.

Dalam sidang yang digelar pada hari ini, tim penasihat hukum Sudewo secara resmi membacakan eksepsi yang mempertanyakan keabsahan dan kelengkapan materi dakwaan. Pihak Sudewo menilai bahwa dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, mereka meminta agar majelis hakim menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum penuh dengan asumsi dan tidak didukung oleh uraian fakta yang jelas. Kami akan buktikan bahwa klien kami tidak bersalah dan dakwaan ini harus ditolak, tegas kuasa hukum Sudewo dalam persidangan.

Inti Keberatan Sudewo

Perlawanan Sudewo tidak hanya berfokus pada aspek formalitas semata. Dalam nota eksepsinya, Bupati Pati nonaktif tersebut dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya oleh KPK. Ia menyangkal menerima sejumlah uang dalam bentuk suap maupun gratifikasi yang disebut-sebut berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu, ia juga membantah keras tuduhan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di daerahnya.

Tim penasihat hukum Sudewo menguraikan bahwa tuduhan penerimaan suap yang diatur dalam dakwaan tidak menggambarkan pertemuan antara pemberi dan penerima secara terang. Mereka juga mempersoalkan tuduhan gratifikasi yang dinilai sumir karena tidak merinci secara jelas korelasi antara jabatan terdakwa dengan dugaan aliran dana tersebut. Argumen ini menjadi batu pijakan utama untuk meruntuhkan konstruksi hukum yang dibangun oleh lembaga antirasuah tersebut.

Berdasarkan laporan media kami di lapangan, eksepsi ini menjadi momen krusial dalam proses hukum jilid pertama kasus yang menjerat mantan orang nomor satu di Pati tersebut. Suasana persidangan tampak diwarnai ketegangan, meskipun berjalan dengan tertib di bawah pengawalan ketat petugas. Sejumlah pendukung Sudewo juga terlihat hadir memberikan dukungan moral dari kejauhan area pengadilan.

Perincian Dakwaan Jaksa KPK

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Sudewo dengan tiga jenis delik sekaligus. Pertama, ia didakwa melakukan pemerasan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pati dengan total dugaan penerimaan mencapai miliaran rupiah. Kedua, Sudewo dikenakan pasal penerimaan suap yang diduga berkaitan dengan pengelolaan proyek strategis di wilayahnya. Ketiga, ia juga didakwa dengan pasal gratifikasi karena dianggap menerima harta yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya sebagai penyelenggara negara dan tidak dilaporkan secara sah.

Menurut dakwaan yang dibacakan sebelumnya, Sudewo diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi proses penunjukan rekanan proyek dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan. Uang hasil dugaan tindak pidana korupsi itu disinyalir digunakan untuk berbagai keperluan pribadi terdakwa. Namun, Sudewo berkeyakinan bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya selama menjabat masih dalam koridor kebijakan yang sah sebagai kepala daerah.

Dengan adanya eksepsi ini, majelis hakim dijadwalkan akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan sela. Putusan sela akan menentukan apakah proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan saksi-saksi, atau justru menghentikan perkara karena dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Publik kini menanti bagaimana hakim akan menyikapi gelombang perlawanan dari Bupati nonaktif tersebut terhadap tuduhan korupsi yang membelitnya.