Eks Menteri Kehakiman Korsel Dibui 25 Tahun Atas Darurat Militer

Seoul - Mantan Menteri Kehakiman Korea Selatan, Park Sung Jae, dijatuhi vonis 25 tahun penjara oleh pengadilan setempat. Hukuman ini dijatuhkan setelah ia dinyatakan bersalah atas peran krusialnya dalam deklarasi darurat militer yang kontroversial, yang dipicu oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada penghujung tahun 2024.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, Senin (22/6/2026), Pengadilan Distrik Pusat Seoul memvonis Park Sung Jae karena keterlibatannya dalam aksi yang dikategorikan sebagai "pemberontakan". Persidangan yang berlangsung pada Senin waktu setempat ini menjadi babak baru dalam pusaran krisis politik yang mengguncang Negeri Ginseng.

Deklarasi Singkat yang Mengguncang Negeri

Deklarasi darurat militer yang diumumkan oleh Yoon Suk Yeol pada Desember 2024 hanya bertahan sekitar enam jam. Meski singkat, kebijakan ini langsung memicu gelombang penolakan masif. Para anggota parlemen Korea Selatan dengan sigap bergegas menuju gedung parlemen dan menggelar sesi darurat untuk menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan presiden tersebut.

Kekacauan politik yang timbul akibat deklarasi itu tidak hanya mengakhiri karier politik Yoon, tetapi juga menyeret sejumlah pejabat tinggi di lingkar kekuasaannya ke meja hijau. Park Sung Jae, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, menjadi salah satu figur sentral yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pengadilan menilai tindakan para terdakwa, termasuk Park, merupakan upaya serius untuk menumbangkan tatanan konstitusional. Hukuman ini menjadi penegasan bahwa aksi pemberontakan terhadap demokrasi tidak akan ditoleransi.

Hukuman 25 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Park Sung Jae menjadi salah satu vonis terberat dalam sejarah politik modern Korea Selatan, menandai babak kelam dari era kepemimpinan singkat Yoon Suk Yeol yang penuh gejolak.