Strategi Pertanian Tiga Tahap untuk Tekan Kemiskinan di Kabupaten Alor

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebesar 19,96 persen, hampir dua kali lipat rata-rata nasional yang berada di level 9,03 persen. Kabupaten Alor menjadi salah satu wilayah dengan rasio kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut, menembus angka sekitar 27 persen dari total penduduk. Kondisi ini mendorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan strategi pertanian tiga tahap yang dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan itu.

Strategi tersebut menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung pengentasan kemiskinan, mengingat lebih dari 70 persen penduduk Alor menggantungkan mata pencaharian pada sektor agraris. Pendekatan bertahap dipilih agar intervensi tidak bersifat sesaat, melainkan membangun fundamental ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Tahapan Strategi: Dari Pemenuhan Pangan hingga Nilai Tambah

Tahap pertama berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui optimalisasi lahan serta penyediaan benih unggul, pupuk, dan akses irigasi. Tahap kedua diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani lewat mekanisasi serta pendampingan teknologi budidaya. Adapun tahap ketiga menargetkan hilirisasi—proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi—agar komoditas unggulan Alor seperti jagung, kelapa, dan kopi tidak lagi dijual dalam bentuk mentah.

Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan belanja Kementerian Pertanian 2025 sekitar Rp29,4 triliun secara nasional, dengan porsi signifikan diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Alokasi untuk program perluasan lahan dan pompanisasi di Indonesia timur menjadi bagian dari kerangka besar strategi ini.

Di Satu Sisi: Potensi Pengungkit Ekonomi Lokal

Di satu sisi, pendekatan tiga tahap ini dinilai realistis karena menyasar akar persoalan, yakni rendahnya produktivitas lahan dan minimnya nilai tambah. Data BPS menunjukkan sektor pertanian menyumbang sekitar 12,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024, namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 28 persen. Kesenjangan ini menandakan produktivitas pekerja agraris masih rendah, sehingga ruang perbaikan sangat terbuka lebar.

Jika pendapatan petani mengalami kenaikan 20–30 persen melalui hilirisasi, efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal bisa signifikan: konsumsi rumah tangga meningkat, usaha mikro kecil berkembang, dan pada gilirannya menekan rasio kemiskinan. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan intervensi pertanian terpadu mampu menurunkan kemiskinan 1–2 poin persentase dalam tiga tahun.

"Keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, kualitas data penerima manfaat, dan integrasi dengan pasar. Tanpa tiga hal itu, program berisiko berhenti di tengah jalan," ujar sejumlah pengamat kebijakan pertanian.

Di Sisi Lain: Tantangan Infrastruktur dan Kelembagaan

Di sisi lain, kalangan yang lebih skeptis mengingatkan bahwa Alor menghadapi kendala struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan program sektoral. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan jalan membuat biaya logistik di NTT termasuk tertinggi di Indonesia, sehingga daya saing produk pertanian setempat lemah di pasar antarpulau. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Alor yang berada di kisaran 64—di bawah rata-rata nasional 74—menunjukkan persoalan kemiskinan di sana bersifat multidimensi, mencakup pendidikan dan kesehatan.

Risiko lain adalah keberlanjutan fiskal. Program bantuan benih dan alat mesin pertanian kerap tersendat pada aspek pemeliharaan ketika pendampingan pemerintah berakhir. Tanpa penguatan kelembagaan petani seperti koperasi dan gabungan kelompok tani, likuiditas usaha tani akan tetap bergantung pada tengkulak, yang selama ini menekan harga di tingkat produsen.

Proyeksi dan Catatan Ke Depan

Secara keseluruhan, strategi tiga tahap ini memiliki fundamental yang kuat di atas kertas, namun keberhasilannya akan ditentukan oleh eksekusi di lapangan. Proyeksi awal menargetkan penurunan kemiskinan Alor ke kisaran 22–23 persen dalam tiga tahun ke depan, sejalan dengan tren penurunan kemiskinan nasional yang bergerak dari 9,36 persen pada 2023 menuju sekitar 9 persen pada 2024 secara year-on-year.

Bagi pemangku kepentingan, indikator yang patut dipantau antara lain realisasi serapan anggaran, kenaikan harga gabah dan komoditas unggulan di tingkat petani, serta pertumbuhan kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian di NTT yang tahun lalu tumbuh sekitar 10 persen. Sentimen pasar terhadap komoditas pangan Indonesia timur juga akan memengaruhi seberapa cepat nilai tambah benar-benar dinikmati petani Alor. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kata kunci agar strategi ini tidak sekadar menjadi program jangka pendek, melainkan fondasi transformasi ekonomi Alor yang inklusif dan berkelanjutan.