Setelah 42 Tahun Mengabdi, Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI

Bank Indonesia (BI) menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Perry Warjiyo setelah karier panjang selama lebih dari empat dekade di bank sentral. Keputusan ini mengakhiri masa kepemimpinan yang penuh dinamika, termasuk penanganan krisis akibat pandemi serta pengelolaan moneter di tengah ketidakpastian global. Perry menyerahkan jabatan yang ia emban sejak 2018, meninggalkan warisan kebijakan yang akan dikenang dalam sejarah perekonomian nasional.

Karier Dimulai dari Bawah hingga Puncak Kepemimpinan

Perry Warjiyo mengawali kariernya di Bank Indonesia pada 1982, setahun setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia meniti tangga karier secara bertahap, mulai dari staf peneliti di bidang moneter hingga menduduki berbagai posisi strategis. Perjalanan panjang itu memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Sebelum menjadi gubernur, ia pernah menjabat Kepala Departemen Riset Ekonomi, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Moneter, dan Deputi Gubernur Senior. Pengalaman sebagai deputi gubernur senior pada 2014–2018 menjadi bekal utama ketika ia dipercaya menggantikan Agus Martowardojo. Selama 42 tahun, Perry tidak pernah berpindah institusi; loyalitasnya pada bank sentral menjadi salah satu ciri khas perjalanan profesionalnya.

Memimpin BI di Masa Penuh Gejolak

Masa jabatan Perry sebagai gubernur dimulai pada Mei 2018 dan langsung dihadapi dengan gejolak eksternal yang berat. Normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, perang dagang global, dan kemudian pandemi Covid-19 menjadi ujian yang memaksa BI mengerahkan seluruh instrumen. Perry dikenal sebagai penggerak kebijakan bauran, yaitu sinergi antara suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, operasi moneter, dan kebijakan makroprudensial. Pada 2020, BI menurunkan suku bunga acuan hingga level terendah dalam sejarah, yaitu 3,50 persen, sebagai respons terhadap kontraksi ekonomi akibat pandemi. Di saat yang sama, bank sentral juga melakukan pembelian surat berharga negara di pasar perdana melalui skema burden sharing dengan pemerintah, langkah yang masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom.

Transformasi Sistem Pembayaran Digital

Salah satu warisan penting Perry adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Ia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menjadi fondasi integrasi infrastruktur pembayaran nasional. Standar Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diperkenalkan di bawah kepemimpinannya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan adopsi pembayaran kode QR tercepat di Asia Tenggara. Pada 2023, volume transaksi QRIS tercatat melampaui 1,5 miliar transaksi dengan jumlah pengguna yang terus bertambah. Selain itu, BI di era Perry juga mengembangkan BI-FAST, sistem pembayaran ritel yang memungkinkan transfer dana 24 jam dengan biaya rendah. Langkah ini bertujuan menurunkan biaya transaksi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi perekonomian.

Kebijakan Moneter dan Pro Kontra

Kepemimpinan Perry tidak lepas dari sorotan. Di satu sisi, keberanian BI menahan suku bunga rendah selama pandemi dianggap menyelamatkan dunia usaha dari kebangkrutan massal dan menjaga likuiditas perbankan. Namun, di sisi lain, kritik datang ketika inflasi mulai naik pasca pandemi dan rupiah melemah tajam pada 2022–2023. BI di bawah Perry menempuh pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif, dari 3,50 persen menjadi 6,00 persen dalam waktu kurang dari setahun. Langkah itu disebut sebagai upaya memulihkan kepercayaan pasar dan meredam arus modal keluar. Para analis menilai, meskipun kebijakan tersebut cukup keras, namun diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level psikologis baru terhadap dolar AS.

Fokus pada Stabilitas dan Pertumbuhan

Selama menjabat, Perry selalu menekankan pentingnya stabilitas harga dan nilai tukar sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia kerap menyebut bahwa inflasi inti harus dijaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah. Dalam berbagai forum, Perry menegaskan bahwa BI tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mendorong pendalaman pasar keuangan dan inklusi ekonomi. Program sosialisasi dan edukasi keuangan digencarkan, termasuk peningkatan literasi ekonomi syariah sejalan dengan peran BI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di bawah kepemimpinannya, bank sentral juga aktif mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan bilateral dengan beberapa negara, mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Akhir Sebuah Era dan Transisi Kepemimpinan

Pengunduran diri Perry menandai akhir dari sebuah era panjang yang dimulai sejak ia masih menjadi mahasiswa dan bergabung sebagai pegawai magang. Dengan pengalaman 42 tahun, ia menjadi salah satu gubernur BI yang memiliki masa kerja paling panjang di institusi tersebut. Keputusan mundur ini membuka babak baru bagi bank sentral untuk meneruskan transformasi yang telah dirintis. Proses transisi diperkirakan akan berjalan lancar mengingat posisi kosong akan segera diisi oleh pengganti yang telah dipersiapkan. Pengamat perbankan menyebut bahwa tantangan terbesar bagi gubernur baru adalah melanjutkan digitalisasi, menjaga stabilitas di tengah siklus pengetatan global, serta memulihkan kredibilitas kebijakan moneter yang sempat dipertanyakan pasca lonjakan inflasi. Perry meninggalkan bangku gubernur dengan catatan bahwa di bawah kepemimpinannya, Bank Indonesia berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dalam sebagian besar periode, cadangan devisa tetap memadai, dan sistem pembayaran melompat ke era digital. Nama Perry Warjiyo akan tercatat sebagai figur yang memimpin BI melewati badai krisis kesehatan dan ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya.