Serapan Tenaga Kerja Naik 15 Persen di Tengah Bayang-Bayang PHK

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) periode semester I 2026, penyerapan tenaga kerja nasional tercatat meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di tengah menguatnya kekhawatiran publik atas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyasar sejumlah sektor, mulai dari manufaktur padat karya hingga industri digital. Sinyal yang tampak kontradiktif ini menarik untuk dibedah lebih dalam, karena pasar tenaga kerja merupakan indikator fundamental yang paling dekat dengan denyut ekonomi riil masyarakat.

Sebagai konteks makro, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia dalam tiga tahun terakhir memang menunjukkan tren perbaikan. Data BPS mencatat TPT berada di kisaran 4,8 hingga 5,0 persen pada 2024 hingga 2025, turun dari level di atas 6 persen pada masa pandemi 2020-2021. Jumlah penduduk bekerja secara year-on-year juga konsisten bertambah, dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan, industri pengolahan, serta jasa. Kenaikan serapan tenaga kerja 15 persen yang diklaim pemerintah, jika dikonfirmasi oleh rilis resmi BPS, akan menjadi salah satu lompatan tertinggi sejak era pemulihan pascapandemi.

Membaca Makna di Balik Angka 15 Persen

Angka peningkatan 15 persen perlu ditempatkan pada kerangka yang tepat. Penyerapan tenaga kerja dalam statistik ketenagakerjaan mencakup seluruh penambahan penduduk bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Artinya, kenaikan agregat belum tentu mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja. Sebagian besar penambahan pekerja dalam beberapa tahun terakhir justru berasal dari sektor informal dan pekerja paruh waktu, yang secara pendapatan dan jaminan sosial berada di bawah standar pekerja formal penuh waktu.

Di satu sisi, kenaikan serapan kerja menunjukkan bahwa permintaan agregat dan aktivitas produksi masih tumbuh. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi penopang utama, ditambah realisasi investasi yang dalam beberapa kuartal terakhir konsisten tumbuh di atas 4 persen year-on-year. Proyek hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi sektor jasa digital disebut-sebut sebagai mesin pencipta lapangan kerja baru.

Di sisi lain, kenaikan angka agregat dapat menutupi dinamika negatif di kantong-kantong industri tertentu. PHK di sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik yang terjadi sepanjang 2024 hingga 2025 menunjukkan bahwa daya saing manufaktur padat karya Indonesia menghadapi tekanan struktural, mulai dari upah yang naik lebih cepat dari produktivitas hingga persaingan produk impor.

Dua Perspektif: Optimisme Pemerintah versus Kehati-hatian Pasar

Dari sudut pandang pemerintah, data serapan kerja menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi domestik tetap kokoh meski ekonomi global dilanda ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 5,0 hingga 5,2 persen pada 2026 dinilai cukup untuk menyerap tambahan angkatan kerja baru yang mencapai sekitar 2,9 juta orang per tahun. Kebijakan insentif fiskal, percepatan perizinan, dan program padat karya menjadi instrumen yang diklaim turut mendorong pembukaan lapangan kerja.

Namun, kalangan pengusaha dan sejumlah ekonom meminta publik membaca data secara lebih granular. Rasio pekerja formal terhadap total pekerja yang stagnan di kisaran 40 persen menandakan transformasi struktural berjalan lambat. Ketika PHK terjadi di sektor formal tetapi penyerapan terjadi di sektor informal, yang terjadi sebenarnya adalah penurunan kualitas ketenagakerjaan, bukan sekadar perpindahan pekerja.

Angka agregat sering kali menenangkan, tetapi pasar tenaga kerja yang sehat diukur dari kualitas, produktivitas, dan upah riil, bukan hanya jumlah kepala yang terserap, ujar seorang ekonom dari lembaga riset keuangan di Jakarta.

Tekanan di Sektor Padat Karya dan Sentimen Pasar

Isu PHK yang marak tidak bisa dianggap remeh. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode sebelumnya mencatat puluhan ribu pekerja terdampak PHK dalam satu tahun, dengan konsentrasi di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Faktor pemicunya beragam: penurunan pesanan ekspor dari pasar Amerika Serikat dan Eropa, efisiensi akibat otomatisasi, serta relokasi produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih kompetitif seperti Vietnam dan Kamboja.

Dari sisi pasar keuangan, dinamika ketenagakerjaan memengaruhi sentimen investor terhadap saham-saham sektor konsumer dan manufaktur. Valuasi emiten padat karya cenderung tertekan ketika risiko PHK meningkat, karena pasar membaca potensi pelemahan margin dan permintaan. Sebaliknya, data penyerapan kerja yang kuat biasanya menopang ekspektasi pertumbuhan pendapatan perusahaan ritel dan jasa keuangan mikro.

Proyeksi dan Hal yang Perlu Dicermati

Ke depan, kredibilitas klaim kenaikan 15 persen akan diuji oleh rilis resmi BPS, khususnya Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Tiga indikator layak menjadi perhatian pembaca: pertama, komposisi pekerja formal versus informal; kedua, pertumbuhan upah riil yang sudah disesuaikan inflasi; ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mencerminkan seberapa besar penduduk usia kerja benar-benar aktif mencari pekerjaan.

Pro: kenaikan serapan kerja menegaskan daya tahan ekonomi domestik dan membuka ruang bagi penguatan konsumsi. Kontra: tanpa perbaikan kualitas lapangan kerja dan penyelesaian akar masalah PHK di manufaktur, angka tersebut berisiko menjadi statistik yang menenangkan di permukaan tetapi rapuh di fondasinya. Bagi pengambil kebijakan, tantangan sesungguhnya adalah memastikan pertumbuhan lapangan kerja berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, keterampilan, dan perlindungan sosial pekerja.