Satgas Pangan Polri Selidiki Pabrik Sawit yang Diduga Beli TBS dengan Harga Tak Wajar

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri bersama dengan Satgas Pangan Daerah melakukan operasi pemantauan dan pengawasan terhadap harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan swadaya non-mitra. Upaya ini membuahkan hasil signifikan dengan berkurangnya jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terindikasi melakukan pembelian dengan harga tidak wajar atau tidak transparan. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, jumlah PKS yang sebelumnya mencapai 280 perusahaan kini menyusut menjadi 194 perusahaan.

Kepala Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari permintaan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Fokus pengawasan diarahkan pada 16 provinsi yang menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional.

Pengawasan Ketat Harga TBS di Sentra Sawit

Dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa (23/6/2026), Ade Safri menegaskan bahwa pemantauan intensif telah dilakukan sejak tanggal 9 hingga 22 Juni 2026. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menormalkan kembali harga pembelian di tingkat pabrik yang dinilai merugikan petani swadaya non-mitra.

"Pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan harga pembelian TBS oleh PKS dari perkebun swadaya non-mitra kembali normal, minimal seperti sebelum 20 Mei 2026," ujar Ade Safri.

Penurunan angka pelanggaran dari 280 menjadi 194 perusahaan menunjukkan adanya efek jera dan kepatuhan dari para pelaku industri pasca-intervensi Satgas Pangan. Satgas Pangan Polri tidak hanya berfokus pada transparansi penimbangan, melainkan juga menyelidiki potensi permainan harga yang merugikan petani mandiri.

Hingga saat ini, tim di lapangan terus melakukan pendalaman terhadap pabrik-pabrik yang tersisa untuk mendeteksi apakah ada praktik kartel atau manipulasi harga yang disengaja. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Menteri Pertanian untuk melindungi kesejahteraan petani kecil agar tidak menjadi korban permainan pasar. Informasi terkini dari laporan kami menyebutkan bahwa Satgas Pangan Daerah akan terus melakukan pemantauan berkala hingga harga benar-benar stabil di seluruh provinsi sentra sawit.