Raih Opini WTP, BPJPH Dorong Akuntabilitas Program Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini menandai babak baru dalam komitmen lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama itu terhadap pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Opini WTP ini tertuang dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, yang memuat opini atas LKKL serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, BPJPH menunjukkan kinerja keuangan yang semakin matang di tengah bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab lembaga. Sejak memperoleh mandat untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, BPJPH terus berbenah, tidak hanya dari sisi pelayanan publik, namun juga dalam menata sistem administrasi keuangan agar selaras dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP ini menjadi bukti bahwa seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di BPJPH telah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan.

WTP Bukan Tujuan Akhir

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan memberikan tanggapan eksklusif kepada media kami terkait pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa opini WTP hanyalah sebuah instrumen, bukan tujuan final dari keseluruhan proses akuntabilitas lembaga. Menurutnya, substansi sesungguhnya terletak pada bagaimana setiap rupiah yang dikelola mampu melahirkan program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Opini WTP ini penting, namun jauh lebih penting adalah memastikan bahwa akuntabilitas itu mewujud dalam program yang menghasilkan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat. Kepercayaan publik tidak cukup hanya dibangun di atas kertas laporan keuangan, tetapi harus terlihat dari dampak di lapangan.

Ahmad Haikal Hasan menambahkan bahwa BPJPH akan terus mengawal setiap tahapan pelaksanaan anggaran agar benar-benar efektif dan efisien. Ia menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis hasil. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan dapat diukur dampaknya secara kuantitatif maupun kualitatif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Komitmen terhadap Sertifikasi Halal yang Inklusif

BPJPH saat ini tengah menggenjot percepatan sertifikasi halal, khususnya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyasar sektor UMKM. Program ini dirancang agar pelaku usaha kecil tidak terbebani biaya sertifikasi, sehingga produk mereka dapat segera memenuhi ketentuan wajib halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam perspektif akuntabilitas, keberhasilan program SEHATI menjadi salah satu indikator bahwa anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan luas.

Media kami mencatat, sepanjang tahun 2025 BPJPH menargetkan jutaan sertifikat halal baru, terutama bagi produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan. Untuk mendukung target ambisius tersebut, BPJPH telah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci agar program tidak sekadar berjalan, melainkan juga dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha di seluruh pelosok tanah air.

Dengan diraihnya opini WTP, BPJPH menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mutlak dalam membangun ekosistem halal nasional yang kredibel dan berdaya saing global. Ke depan, BPJPH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, mempertajam orientasi hasil, dan memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.