Pusatkan Pengadaan Data SatuSehat, Harga Obat RS Ditekan

Lonjakan biaya layanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk meredam inflasi sektor ini, Kementerian Kesehatan merancang ulang mekanisme pengadaan obat dan bahan medis di rumah sakit. Strategi baru ini bertumpu pada pemusatan pembelian dengan memanfaatkan basis data tunggal SatuSehat.

Selama ini, disparitas harga obat antar fasilitas kesehatan menjadi salah satu penyebab membengkaknya klaim jaminan kesehatan. Dengan pendekatan terpusat, pemerintah optimistis dapat memangkas biaya logistik, meningkatkan daya tawar, dan menghadirkan transparansi rantai pasok yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peran SatuSehat dalam Efisiensi Pengadaan

Platform SatuSehat, yang merupakan integrasi data kesehatan nasional, bukan sekadar repositori rekam medis digital. Basis data ini mencakup informasi konsumsi obat rill, pola peresepan dokter, hingga stok barang di ribuan fasilitas kesehatan. Dengan mengakses data agregat tersebut, pemerintah dapat memetakan kebutuhan nasional secara presisi: obat mana yang paling banyak digunakan, di wilayah mana, dan pada periode kapan.

Selanjutnya, pemetaan itu menjadi pijakan negosiasi harga dengan produsen dan distributor. Ketika volume pembelian sudah terukur dengan akurat, pemerintah bisa melakukan kontrak jangka panjang berskala nasional. Dengan skema volume-based procurement ini, harga satuan obat diproyeksikan turun antara 30% hingga 50%, terutama untuk obat generik dan bahan habis pakai yang volumenya besar.

Dua Sisi Skema Sentralisasi

Di satu sisi, pendekatan terpusat menawarkan sejumlah keunggulan. Risiko pengadaan ganda antar rumah sakit bisa dihilangkan. Biaya penyimpanan dan distribusi ditekan melalui perencanaan rute yang lebih efisien. Bagi industri farmasi lokal, kepastian volume memungkinkan mereka merencanakan produksi lebih stabil dan mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah karena pembelian dalam kuantitas besar. Transparansi juga meningkat karena seluruh transaksi tercatat dalam platform digital yang dapat diaudit publik.

Di sisi lain, kekhawatiran muncul dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek independen khawatir sentralisasi akan meminggirkan mereka dari rantai pasok. Selain itu, para kepala rumah sakit daerah mengingatkan bahwa kebutuhan setiap wilayah tidak seragam. Pola penyakit di Papua, misalnya, mungkin membutuhkan obat-obatan tertentu yang volumenya kecil dan tidak ekonomis jika dipasok dari pusat. Jika tidak ada mekanisme pengecualian, beberapa jenis obat justru bisa langka.

“Data SatuSehat memungkinkan kita melihat permintaan riil, bukan proyeksi. Ini mengubah fundamental cara kita berbelanja obat. Namun, implementasinya harus sensitif terhadap disparitas daerah,” ujar seorang ekonom kesehatan dari Lembaga Demografi UI.

Inflasi Kesehatan dan Beban Masyarakat

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi komponen kesehatan dalam beberapa tahun terakhir konsisten berada di atas inflasi umum. Pada 2023, inflasi kesehatan mencapai 4,3% secara year-on-year, sementara inflasi inti nasional hanya 2,4%. Salah satu kontributor terbesar adalah peningkatan harga obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Jika tidak diintervensi, tren ini akan menggerus akses masyarakat terhadap layanan medis.

Sentralisasi pengadaan diharapkan dapat menjadi katup pengaman inflasi tersebut. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa e-procurement terintegrasi mampu menurunkan pengeluaran pemerintah untuk obat hingga 20% dalam dua tahun pertama. India, melalui program Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana, berhasil memangkas harga obat generik hingga 90% dibandingkan harga pasar dengan skema pengadaan dan ritel terpusat. Indonesia bisa belajar dari model ini, dengan penyesuaian pada karakteristik geografis Nusantara.

Tantangan Infrastruktur Digital dan Tata Kelola

Efektivitas skema ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital SatuSehat. Meskipun platform ini telah digunakan oleh lebih dari 90% rumah sakit dan puskesmas, masalah konektivitas di wilayah terpencil, timur Indonesia, dan pulau-pulau kecil masih menjadi batu sandungan. Tanpa sinkronisasi data yang mulus, perencanaan volume bisa meleset dan menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok di titik-titik kritis.

Aspek tata kelola sama krusialnya. Pemusatan pengadaan membuka peluang terjadinya praktik monopoli atau oligopoli baru jika tidak dikontrol dengan ketat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu dilibatkan sejak awal untuk memastikan tidak ada pemasok dominan yang mengendalikan harga. Pemerintah juga harus menetapkan standar pengadaan yang berkeadilan bagi produsen dalam negeri, sehingga sentralisasi tidak justru mematikan industri farmasi lokal yang sedang bertumbuh.

Kementerian Kesehatan menargetkan uji coba skema ini di 10 provinsi pada kuartal pertama tahun depan. Pemilihan provinsi didasarkan pada tingkat kesiapan sistem informasi dan variasi beban penyakit. Dari uji coba ini, parameter seperti selisih harga, kecepatan distribusi, dan kepuasan fasilitas kesehatan akan dievaluasi secara ketat sebelum penerapan nasional.

Dengan menggabungkan big data dan kekuatan pasar, pemerintah sedang menempatkan sistem kesehatan nasional pada titik pijak yang lebih efisien dan berkeadilan. Jika hambatan infrastruktur dan resistensi pemangku kepentingan dapat diatasi, bukan tidak mungkin dalam dua tahun ke depan pasien akan merasakan biaya pengobatan yang lebih ringan di rumah sakit seluruh Indonesia.