Mendagri Dorong Pencairan Tambahan Anggaran Rp 6 T Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp6 triliun yang diperuntukkan bagi rehabilitasi pascabencana di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Desakan ini muncul di tengah upaya pemulihan wilayah yang dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada awal Juli 2026, yang telah mengakibatkan kerusakan masif pada infrastruktur dan permukiman penduduk.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (14/7), Tito menegaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran bencana yang telah disetujui dalam APBN Perubahan namun belum sepenuhnya dicairkan. Ia meminta agar Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera memproses pencairan tanpa penundaan agar masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan teknis dan material.

Berdasarkan data BNPB per 14 Juli 2026, bencana hidrometeorologi di Sumatera telah merusak lebih dari 12.000 unit rumah, 78 jembatan, dan sekitar 340 kilometer jalan nasional dan provinsi. Angka kerugian ekonomi sementara ditaksir mencapai Rp11,3 triliun, sehingga tambahan anggaran Rp6 triliun ini dinilai sangat krusial untuk menutup sebagian besar kebutuhan mendesak.

Empat Kementerian Prioritas Penerima Alokasi

Sesuai rencana distribusi yang diajukan Kemendagri, anggaran tambahan akan disalurkan melalui empat kementerian prioritas dengan fokus yang berbeda. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat porsi terbesar, yakni Rp2,5 triliun, untuk perbaikan infrastruktur vital, termasuk jalan, jembatan, dan sistem drainase. Kementerian Sosial dialokasikan Rp1,5 triliun guna penyediaan bantuan langsung tunai, logistik, dan pembangunan hunian sementara (huntara). Kementerian Kesehatan menerima Rp1 triliun untuk pemulihan fasilitas kesehatan darurat, pengadaan obat-obatan, serta pencegahan wabah penyakit pascabencana. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mendapatkan Rp1 triliun untuk memperbaiki sejumlah pelabuhan dan bandara kecil yang rusak, agar konektivitas distribusi bantuan tidak terhambat.

Dari paparan tersebut, Tito menekankan bahwa sinergi antar-kementerian menjadi kunci agar dana tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. “Kita tidak ingin ada duplikasi program. Saya minta masing-masing kementerian segera menyiapkan rencana aksi detail begitu dana cair,” katanya.

Sikap Kemenkeu dan Kendala Birokrasi

Meski desakan kian menguat, Kementerian Keuangan masih berhati-hati. Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pihaknya perlu memverifikasi kesesuaian alokasi dengan pagu APBN-P serta meminta rekomendasi Badan Anggaran DPR sebelum pencairan penuh. Proses ini dikhawatirkan akan memakan waktu dua hingga tiga pekan, sementara situasi di lapangan membutuhkan respons cepat. “Kami memahami urgensi ini, tetapi tata kelola keuangan negara harus tetap dijalankan. Kami akan percepat seoptimal mungkin,” ujar Purbaya.

Beberapa kalangan DPR juga menyuarakan dukungan agar pencairan segera dilakukan tanpa prosedur berbelit. Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa skema pencairan dana darurat semestinya bisa lebih fleksibel, mengingat bencana ini sudah masuk kategori nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar dana tidak disalahgunakan di tingkat daerah.

Harapan Pemda dan Masyarakat

Pemerintah daerah di Sumatera menyambut positif inisiatif tersebut. Gubernur Bengkulu, misalnya, menyebut bahwa daerahnya sangat membutuhkan segera suntikan dana untuk membangun kembali jembatan yang menghubungkan antar-kecamatan, sehingga aktivitas ekonomi warga bisa pulih. Sementara itu, warga di daerah terpencil masih mengandalkan bantuan swadaya dan donasi karena akses darat belum sepenuhnya terbuka. Seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Lebong, Bengkulu, mengungkapkan bahwa anak-anak sudah hampir dua minggu tidak bersekolah karena empat bangunan SD rusak berat. “Kami harap pemerintah benar-benar hadir cepat, tidak hanya janji,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa hingga kini baru sekitar 40 persen kebutuhan pokok pengungsi yang terpenuhi. Bantuan yang tersalurkan masih terkonsentrasi di pusat kota, sementara desa-desa terpencil masih minim perhatian. Oleh karena itu, selain alokasi anggaran, masalah distribusi dan koordinasi lapangan juga menjadi tantangan yang tak kalah besar.

Proyeksi dan Implikasi Fiskal

Tambahan anggaran Rp6 triliun ini diperkirakan akan menambah defisit APBN sebesar 0,2 persen terhadap PDB, sehingga pemerintah harus menyeimbangkannya dengan penyesuaian pos belanja lain. Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI memproyeksikan bahwa stimulus pascabencana ini dapat memicu aktivitas konstruksi dan konsumsi lokal dalam jangka pendek, tetapi juga membawa risiko inflasi apabila distribusi barang terhambat. Sementara itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa posisi kas negara hingga akhir Juni masih aman untuk menampung pencairan mendadak tersebut, namun ia menolak mempercepat di luar prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, Tito optimistis bahwa dengan adanya tambahan dana tersebut, proses rehabilitasi bisa rampung dalam waktu enam bulan untuk infrastruktur ringan dan satu tahun untuk rekonstruksi total. Ia juga meminta kepala daerah agar segera menyusun master plan rehabilitasi terintegrasi untuk diajukan ke pusat begitu dana cair, supaya eksekusi di lapangan berjalan simultan dan tidak menunggu arahan terpusat terus menerus.

Dengan desakan yang kian meningkat, publik kini menanti langkah cepat dari Kementerian Keuangan untuk merealisasikan pencairan tersebut. Keberhasilan pemulihan Sumatera akan menjadi uji coba kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi bencana berskala besar, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas tata kelola dana darurat di era pemerintahan baru.