Purbaya Pastikan Tak Semua Instansi Dapat Tambahan Anggaran, Usulan Rp 984 Triliun Akan Diseleksi Ketat

Jakarta, Beritadua.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyalemen tegas bahwa pemerintah tidak akan mengabulkan seluruh permintaan tambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2027. Total usulan yang masuk ke meja Kementerian Keuangan tercatat mencapai angka fantastis, yakni hampir Rp 984 triliun.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya sebagai respons atas besarnya antusiasme instansi pemerintah dalam mengajukan penambahan pagu. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menjaga kesehatan fiskal negara, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sektoral. "Mungkin kita lihat, nggak akan sampai semuanya. Pasti nggak semuanya akan dipenuhi," ujar Purbaya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Seleksi Berbasis Prioritas Nasional

Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti pengajuan-pengajuan tersebut dengan menerapkan parameter yang sangat ketat. Hanya program-program yang memiliki urgensi tinggi dan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang akan dipertimbangkan. Mekanisme ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan nilai tambah.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa penambahan anggaran tidak boleh mengorbankan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya telah menyepakati bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 harus dijaga dalam rentang yang realistis. "Kita harus menjaga defisit APBN 2027 dalam batas yang telah disepakati, yakni 1,80 persen hingga 2,40 persen dari produk domestik bruto (PDB)," tegasnya.

"Kita harus melihat mana yang benar-benar layak. Prinsipnya, ekspansi fiskal harus tetap terkendali agar fundamental ekonomi kita tetap kuat," imbuh Purbaya.

Strategi Fiskal di Tengah Dinamika Global

Bendahara negara itu juga menyoroti pentingnya kehati-hatian di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Tekanan inflasi, suku bunga acuan global, serta tensi geopolitik menjadi faktor eksternal yang memaksa pemerintah untuk mendesain APBN lebih adaptif dan efisien. Dengan potensi penerimaan negara yang fluktuatif, pembengkakan belanja yang tidak terencana dinilai berisiko melebarkan defisit di luar batas aman yang telah ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pengajuan tambahan Rp 984 triliun tersebut mencakup berbagai pos, mulai dari belanja modal, belanja pegawai, hingga pemenuhan program-program baru yang diusulkan sejumlah kementerian teknis. Tim analis di Kementerian Keuangan kini akan memetakan kembali pos-pos pengeluaran agar selaras dengan tema besar APBN 2027, yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi dan penguatan sumber daya manusia.

Keputusan finalnya, menurut Purbaya, akan dibahas lebih mendalam dalam rapat-rapat lanjutan bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia memastikan bahwa tidak akan ada "jalan tol" dalam proses persetujuan ini. Semua pengajuan harus melalui verifikasi ketat dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.