Purbaya Akui Harga Minyak Tinggi Jadi Ujian Berat

Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa lonjakan harga minyak mentah global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran telah menjadi ujian berat bagi fundamental ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini memaksa pemerintah mengambil sejumlah langkah penyesuaian, salah satunya adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digelar pada Senin (22/6/2026), Purbaya menjelaskan bahwa fluktuasi harga energi global menciptakan tekanan fiskal yang signifikan. Disebutkan bahwa keputusan menaikkan harga Pertamax merupakan bagian dari strategi mitigasi untuk meredam dampak rambatan ketidakpastian global terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat," ujar Purbaya dalam laporan yang dihimpun media kami di Kompleks Parlemen, Senin (22/6/2026).

Harapan di Balik Momentum Perdamaian

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan optimisme bahwa lonjakan harga BBM non subsidi ini bersifat temporer. Keyakinan ini didasarkan pada perubahan lanskap geopolitik global yang bergerak menuju resolusi damai. Menurut Purbaya, seiring dengan tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran, proyeksi harga minyak mentah dunia menunjukkan tren penurunan yang konsisten.

Analisis yang disampaikan dalam forum tersebut mengindikasikan bahwa normalisasi hubungan diplomatik dua negara adidaya minyak itu akan membuka kembali keran pasokan global. Dengan bertambahnya volume minyak yang masuk ke pasar, tekanan pada sisi suplai yang sebelumnya menjadi biang keladi kenaikan harga berangsur-angsur mereda. Hal ini secara langsung akan menurunkan harga keekonomian BBM di tingkat domestik.

Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pasar terkait harga Pertamax dievaluasi secara berkala mengikuti pergerakan Means of Platts Singapore (MOPS). Dengan proyeksi damai yang semakin solid, ia memperkirakan ruang penurunan harga di tingkat konsumen akan terbuka lebar dalam waktu dekat, sehingga beban masyarakat terhadap komoditas energi non subsidi dapat berkurang.

Lebih lanjut, dalam paparannya, ia menekankan bahwa kebijakan penyesuaian harga non subsidi ini tidak terlepas dari upaya pemerintah menjaga kesehatan anggaran agar tetap kredibel. Dengan menahan godaan untuk memberikan subsidi yang melebar pada golongan mampu, pemerintah dapat mengalokasikan ruang fiskal yang lebih besar untuk perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang benar-benar membutuhkan.