Purbaya Ajak Said Iqbal Makan Siang Usai Dikritik Sulit Ditemui Buruh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergerak cepat meredakan keluhan kalangan buruh yang mengaku kesulitan menemui jajarannya. Purbaya menjadwalkan pertemuan dalam format santai—makan siang bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Perjumpaan itu bakal digelar di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (8/7/2026), pukul 12.00 WIB, hanya sehari setelah protes sulit diakses mencuat ke publik.

"Besok saya makan siang sama dia. Besok makan siang sama Pak Said Iqbal. Jam 12, di kantor saya," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Said Iqbal memang rutin menyuarakan tuntutan buruh—dari kenaikan upah layak, perbaikan jaminan sosial, hingga revisi regulasi ketenagakerjaan—yang kerap bersinggungan langsung dengan kebijakan fiskal Kemenkeu. Dalam berbagai forum, ia menyampaikan bahwa dialog dengan pemangku anggaran negara terhambat birokrasi, kendati banyak keputusan ekonomi yang berpengaruh pada daya beli pekerja berada di tangan Menteri Keuangan. Keluhan itu menjadi kian relevan saat tekanan inflasi dan pemulihan pascakrisis membuat kelas buruh harus bernegosiasi lebih keras agar suara mereka sampai ke pusat kekuasaan.

Makan Siang, Agenda Serius

Meski dibungkus sebagai jamuan informal, pertemuan ini diperkirakan tak sekadar basa-basi. Kementerian Keuangan memegang kunci penentu insentif perpajakan, subsidi upah, ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), hingga alokasi dana jaminan kehilangan pekerjaan. Semua topik itu hampir pasti mewarnai perbincangan dengan Said Iqbal yang membawa daftar panjang aspirasi konstituennya. Kalangan serikat pekerja menilai pembicaraan langsung di kantor Menkeu akan memangkas rantai koordinasi yang selama ini dianggap lambat merespons dinamika di lapangan.

Pengamat hubungan industrial menyebut langkah Purbaya membuka pintu secara personal dapat menjadi katalis untuk mencairkan ketegangan antara pemerintah dan gerakan buruh. Aksi unjuk rasa berulang di berbagai daerah yang menuntut kenaikan upah minimum serta percepatan penanganan krisis biaya hidup kerap berujung pada kebuntuan karena jarangnya akses dialog tingkat menteri. Dengan mengiyakan ajakan bertemu melalui mekanisme santai, Purbaya memberi sinyal bahwa aspirasi buruh tak hanya dipantau, tetapi juga direspons.

Ditunggu “Output” Konkret

Hingga laporan ini disusun, Said Iqbal belum mengungkap secara rinci dokumen yang akan dibawa. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, KSPI telah menyusun paket usulan kebijakan ekonomi berperspektif buruh, termasuk di antaranya penyesuaian formula upah, perluasan cakupan perlindungan sosial, dan percepatan pembayaran bantuan tunai bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Usulan itu direncanakan diserahkan langsung kepada Menkeu untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan anggaran negara.

Purbaya sendiri menegaskan bahwa komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi prioritas. Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas anggapan bahwa kementeriannya sulit diakses. Jika pertemuan berlangsung mulus, bukan tidak mungkin model dialog serupa akan diadopsi secara berkala untuk memantau pelaksanaan kebijakan yang menyasar pekerja, terutama menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P). Bagi buruh, hasil pertemuan kali ini diharapkan bukan hanya janji di meja makan, melainkan terobosan nyata yang meringankan beban hidup di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.