Presiden Habibie Batalkan N250: Antara Ambisi Teknologi dan Pemulihan Ekonomi

Krisis moneter 1997-1998 memaksa Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan paling pahit sepanjang kariernya: menghentikan proyek pesawat N250. Prototipe yang telah berhasil terbang perdana pada 1995 itu akhirnya menjadi monumen ambisi teknologi bangsa yang terganjal realitas ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto Indonesia terkontraksi hingga -13,7 persen pada 1998, kurs rupiah anjlok dari kisaran Rp2.500 ke level lebih dari Rp17.000 per dolar AS, dan angka kemiskinan melonjak dari 11,3 persen menjadi 24,2 persen dalam kurun setahun. Di titik nadir itu, setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan dengan sangat ketat.

Kondisi Makro yang Melumpuhkan

Tekanan likuiditas menghantam seluruh sektor, termasuk industri strategis. Bank Indonesia mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan nasional menembus 50 persen pada 1998, memaksa pemerintah menerbitkan obligasi rekapitalisasi senilai lebih dari Rp600 triliun. Di saat bersamaan, defisit anggaran membengkak karena subsidi dan beban bunga utang luar negeri yang tiga kali lipat akibat depresiasi rupiah. Dalam Memorandum of Economic and Financial Policies kepada International Monetary Fund (IMF), pemerintah menyepakati restrukturisasi anggaran yang menyasar belanja-belanja non-esensial. Proyek N250 yang dikelola IPTN (kini PT DI) tercatat menyerap biaya lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp2,5 triliun dengan kurs sebelum krisis) untuk riset, pengembangan, dan produksi purwarupa. IMF secara eksplisit mengategorikan proyek ini sebagai beban fiskal yang harus dihentikan demi mengurangi crowding-out effect terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Pertarungan Dua Perspektif: Pro versus Kontra

Pro: Stabilitas adalah Prioritas Mutlak. Di satu sisi, pembatalan N250 adalah tindakan rasional untuk memulihkan fundamental ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa selama periode 1997-1998, inflasi tahunan melesat hingga 77 persen, menghancurkan daya beli masyarakat. Rasio utang terhadap PDB meroket dari 23 persen menjadi lebih dari 80 persen. Dalam konteks itu, melanjutkan proyek riset berjangka panjang tanpa arus kas jelas dianggap sebagai risiko fiskal yang tidak bisa ditoleransi. "Keputusan itu adalah produk dari kalkulasi opportunity cost. Setiap dolar yang dialokasikan ke N250 adalah dolar yang diambil dari program jaring pengaman sosial, impor pangan, dan stabilisasi moneter," kata ekonom senior Indef, Dr. Rizal Abdullah, dalam sebuah wawancara pada 1999. Pasar modal juga merespons positif rencana penghentian tersebut, tercermin dari penguatan indeks saham sektor konsumer di bursa domestik pada kuartal pertama 1999. Bagi penganut paham fiskal konservatif, langkah ini menyelamatkan Indonesia dari keputusan yang lebih dalam.

Kontra: Kehilangan Momentum Teknologi Nasional. Di sisi lain, keputusan itu digugat sebagai pengorbanan aset strategis yang justru bisa menjadi lokomotif pemulihan. N250 bukan sekadar pesawat; ia adalah ekosistem industri yang melibatkan 10.000 insinyur dan teknisi, puluhan pemasok lokal, serta rantai pasok komponen presisi. Riset internal IPTN menunjukkan bahwa setiap 1 investasi di pesawat ini berpotensi menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) sebesar 2,8 terhadap perekonomian nasional dalam 10 tahun. Penghentian proyek memaksa ribuan tenaga ahli meninggalkan potensi mereka, sebagian besar bekerja di mancanegara. "Teknologi tidak bisa di hidupkan dan dimatikan seperti saklar. Begitu rantai pengetahuan putus, membangunnya kembali butuh biaya dua kali lipat," ujar Dr. Irwan S. Putra, mantan Dirgantara Indonesia, dalam diskusi bertajuk "Warisan N250" di Bandung tahun 2005. Valuasi intangible assets berupa sumber daya manusia ini sulit dihitung sekadar dengan angka anggaran. Banyak yang menilai Indonesia kehilangan kesempatan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki industri pesawat komersial mandiri.

Dampak Angka dan Jejak Proyeksi

Apakah penghentian N250 berhasil memperbaiki ekonomi? Data retroaktif menunjukkan bahwa pada 1999, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan 0,8 persen, dan inflasi melandai ke 2 persen pada 2000. Namun, analis tidak bisa mengaitkan kausalitas langsung hanya pada satu proyek. Justru, komponen pertumbuhan lebih didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kembali pulih seiring turunnya suku bunga SBI dari puncak 70 persen menjadi 12 persen pada akhir 1999. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia tetap bertumpu pada ekspor komoditas mentah, bukan produk bernilai tambah tinggi seperti pesawat. Proyeksi skenario kontrafaktual dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengestimasi bahwa andai N250 berlanjut, cluster industri di Bandung bisa menyumbang tambahan 0,5 persen PDB nasional per tahun pada dekade 2000-an. Namun, estimasi ini tidak pernah terverifikasi karena rantai pasok global sudah terlanjur berubah.

Hingga kini, N250 tetap menjadi pelajaran berharga tentang keseimbangan antara ambisi teknologis dan disiplin fiskal. Papan pengumuman di Museum Dirgantara Mandala masih menampilkan sketsa pesawat itu dengan catatan "Dibangun dengan semangat, dihentikan oleh krisis." Angka-angka ekonomi telah pulih, tetapi pertanyaan tentang "apa yang seharusnya" akan terus menghantui lorong-lorong kebijakan industri Indonesia. Satu hal yang pasti, keputusan B.J. Habibie adalah cermin bahwa dalam pusaran krisis, pemimpin harus memilih antara kebanggaan manusia dan kelangsungan hidup rakyat—sebuah dilema yang tak bisa dijawab hanya dengan neraca laba-rugi.