Presiden Guatemala Bernardo Arevalo secara tegas menolak kemungkinan dilakukannya operasi militer oleh Amerika Serikat d

Konstitusi Melarang Operasi Militer Gabungan

Dalam wawancara eksklusif dengan kantor berita AFP di Panama pada Selasa (23/6/2026), Arevalo menekankan bahwa konstitusi Guatemala secara jelas melarang keterlibatan angkatan bersenjata asing dalam operasi militer di dalam negeri. Ia menyatakan bahwa hukum dasar negara tersebut tidak memberikan ruang bagi operasi gabungan yang melibatkan pasukan asing membawa senjata.

“Konstitusi tidak mengizinkan operasi, pelaksanaan operasi militer gabungan (dengan angkatan bersenjata asing). (Amerika) Melakukan operasi militer, membawa senjata-senjata… hukum tidak mengizinkannya,” kata Arevalo.

Pernyataan ini menjadi respon langsung atas usulan yang dilontarkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam sebuah wawancara dengan CBS News sepekan sebelumnya. Hegseth mengindikasikan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengerahan serangan terarah di Guatemala dan Ekuador sebagai bagian dari strategi memerangi jaringan geng kriminal dan perdagangan narkoba yang semakin meresahkan.

Kedaulatan Nasional di Garis Depan

Penolakan tegas Arevalo bukan tanpa alasan. Guatemala, seperti banyak negara Amerika Latin lainnya, memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan nasional dari intervensi asing. Konstitusi yang disahkan pasca konflik internal bersenjata pada dekade 1990-an memang sengaja membatasi kerjasama militer lintas negara untuk menghindari terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan campur tangan yang merugikan stabilitas politik dalam negeri.

Para pengamat politik dari Beritadua.com menilai bahwa sikap Arevalo kali ini juga dipengaruhi oleh sentimen publik Guatemala yang mayoritas menolak kehadiran militer AS di wilayah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya operasi anti-narkoba yang melibatkan agen-agen AS di Kolombia dan Meksiko kerap menimbulkan kontroversi dan tuduhan pelanggaran kedaulatan.

Di sisi lain, pemerintah AS di bawah administrasi saat ini memang tengah menggalakkan kebijakan luar negeri yang lebih agresif dalam memerangi kartel narkoba. Kawasan Amerika Tengah dianggap sebagai titik transit utama kokain dari Amerika Selatan menuju pasar Amerika Utara. Guatemala, dengan tingkat kekerasan yang tinggi akibat persaingan antar geng, menjadi salah satu target utama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Washington D.C. menanggapi penolakan Presiden Arevalo. Namun, sejumlah anggota Kongres Guatemala telah menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas presiden. Mereka menyerukan agar pemerintah fokus pada penguatan kapasitas militer dan kepolisian dalam negeri ketimbang membuka pintu bagi intervensi asing.

Sikap Arevalo ini diperkirakan akan menjadi salah satu topik hangat dalam pertemuan bilateral antara Guatemala dan AS yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Akankah AS tetap memaksakan rencananya, atau justru mencari jalan diplomatis yang lebih menghormati kedaulatan Guatemala? Semua pihak kini menanti langkah kedua negara.